Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menindaklanjuti permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal pelaksanaan haji 2025. Lembaga antirasuah segera membuka pembicaraan dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH).
“KPK sedang menyiapkan koordinasi dengan Kementerian Agama, Badan Haji, dan Badan Pengelola Keuangan Haji, koordinasi ini juga tentunya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dan KPK akan mengawal prosesnya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Tessa meyakini bakal ada pemantauan kuat dalam penyelenggaraan haji pada 2025. Sebab, ada mantan pejabat KPK yang bekerja dengan BPH.
“Kita juga sama-sama ketahui ada beberapa kolega kita yang saat ini juga sudah dilantik, dan ditempatkan di Badan Haji, kalau tidak salah, mantan-mantan pegawai KPK yang memang mereka juga ditugaskan di sana untuk mengawasi dan membantu proses pelaksanaan haji,” ujar Tessa.
KPK belum bisa memerinci rencana yang akan dibuat dalam koordinasi itu. Masyarakat diharap menunggu sampai pengumuman berikutnya.
“Jadi, prosesnya kita tunggu sama-sama, dan kita harapkan pelaksanaan haji mulai tahun ini dan ke depan dapat berjalan dengan lancar, dan dapat lebih murah,” ucap Tessa.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan KPK mengawasi kerja Kemenag dan BPH dalam pelaksanaan ibadah haji 2025. Pendampingan ini dilakukan agar ibadah haji 2025 bisa berjalan baik.
"Presiden sudah meminta khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik, dan sudah dimonitor dengan baik," ungkap Ketua Tim Pengawas Haji 2025, Sufmi Dasco Ahmad, saat rapat dengan Komisi VIII, di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir pada Selasa, 7 Januari 2025.
Dasco mengatakan Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Panitia Kerja (Panja) Pelaksanaan Haji 2025. Panja dinilai telah bekerja apik lantaran mampu menurunkan biaya haji 2025. (Can/P-3)
KPK mengajukan banding atas vonis tiga tahun penjara yang diberikan kepada mantan pejabat Kemenkes Budi Sylvana dalam kasus korupsi APD Covid-19
KPK memiliki data soal terjadinya dugaan rasuah dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.
Prestasi dibutuhkan untuk mendapatkan kuota PPDB sekolah yang diincar para siswa. Jika prestasi tak berhasil, pemberian uang jadi solusi lain.
Setyo menyerahkan bawahannya untuk membuat kesimpulan. Tapi, dia memastikan belum ada kasus baru yang dibuka, atas penerimaan gratifikasi itu.
Bukti kerugian negara juga dikuatkan atas persidangan terdahulu, terkait pengadaan KTP-E. Setyo meyakini penyidik memiliki bukti kuat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengakui mencontoh sejumlah program unggulan pemerintah Singapura untuk diterapkan di Indonesia, salah satunya yatu perumahan murah untuk rakyat.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Kepala PCO Hasan Nasbi membeberkan sikap Indonesia ihwal adanya perang antara Iran dan Israel. Hasan menegaskan sikap RI tak pernah berubah untuk selalu mendorong adanya penyelesaian konflik.
Hasan juga sempat merespon saat ditanya soal isu empat pulau sebagai pemberian hadiah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri,
Sengketa mengenai status empat pulau dari Aceh ke Sumatra Utara, kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi akan diambil alih oleh pemerintah pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved