Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menindaklanjuti permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal pelaksanaan haji 2025. Lembaga antirasuah segera membuka pembicaraan dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH).
“KPK sedang menyiapkan koordinasi dengan Kementerian Agama, Badan Haji, dan Badan Pengelola Keuangan Haji, koordinasi ini juga tentunya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dan KPK akan mengawal prosesnya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Tessa meyakini bakal ada pemantauan kuat dalam penyelenggaraan haji pada 2025. Sebab, ada mantan pejabat KPK yang bekerja dengan BPH.
“Kita juga sama-sama ketahui ada beberapa kolega kita yang saat ini juga sudah dilantik, dan ditempatkan di Badan Haji, kalau tidak salah, mantan-mantan pegawai KPK yang memang mereka juga ditugaskan di sana untuk mengawasi dan membantu proses pelaksanaan haji,” ujar Tessa.
KPK belum bisa memerinci rencana yang akan dibuat dalam koordinasi itu. Masyarakat diharap menunggu sampai pengumuman berikutnya.
“Jadi, prosesnya kita tunggu sama-sama, dan kita harapkan pelaksanaan haji mulai tahun ini dan ke depan dapat berjalan dengan lancar, dan dapat lebih murah,” ucap Tessa.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan KPK mengawasi kerja Kemenag dan BPH dalam pelaksanaan ibadah haji 2025. Pendampingan ini dilakukan agar ibadah haji 2025 bisa berjalan baik.
"Presiden sudah meminta khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik, dan sudah dimonitor dengan baik," ungkap Ketua Tim Pengawas Haji 2025, Sufmi Dasco Ahmad, saat rapat dengan Komisi VIII, di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir pada Selasa, 7 Januari 2025.
Dasco mengatakan Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Panitia Kerja (Panja) Pelaksanaan Haji 2025. Panja dinilai telah bekerja apik lantaran mampu menurunkan biaya haji 2025. (Can/P-3)
Sementara itu, dia mengatakan KPK menargetkan penyelidikan kasus tersebut untuk bisa segera naik ke tahap penyidikan pada bulan ini.
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
Langkah KPK itu dilakukan dalam rangka mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.
KPK pada 7 Agustus 2025, menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Usai memeriksa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, KPK mengisyaratkan bahwa penyelidikan kasus tersebut hampir rampung dan akan segera naik ke tahap penyidikan.
Prabowo Subianto mengisyaratkan tidak akan mengundang kepala negara asing dalam peringatan HUT ke-80 RI
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2025 merupakan ruang ilmiah yang harus dijaga dari politisasi.
Kebijakan kemandirian keuangan PTN dinilai menciptakan ketimpangan dalam dunia pendidikan tinggi.
PRESIDEN Prabowo Subianto merespons ihwal Malaysia yang menggunakan istilah Laut Sulawesi ketimbang Laut Ambalat untuk perairan Blok ND6 dan ND7.
Restu presiden tersebut juga diberikan setelah banyak negara meminta Indonesia untuk terlibat dalam menjaga perdamaian di Gaza.
Salah satu yang dikunjungi Prabowo yaitu booth Produk Riset Unggulan dari Universitas Padjajaran yang menampilkan VR Dental Hypnosis, VR untuk Nurse, dan beberapa produk lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved