Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa budaya penggelembungan mark up adalah termasuk dalam korupsi. Hal itu diungkapkan Prabowo saat berpidato di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12).
Dalam sambutannya, Prabowo menyebut budaya penggelembungan anggaran dalam segala proyek apa pun adalah bagian dari korupsi. "Dan untuk seluruh aparat seluruh eselon, budaya mark up, budaya penggelembungan proyek dan anggaran itu adalah korupsi. Saya ulangi penggelembungan, mark up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat," ujar Prabowo.
Prabowo menyebut, seluruh proyek yang telah dianggarkan harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah dituliskan. Orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta budaya tersebut harus dihapuskan.
"Kalau bikin proyek yang nilainya 100 juta ya 100 juta. Bikin rumah 100 juta ya 100 juta jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini yang harus kita kurangi saudara-saudara. Bukan kurangi maaf, harus dihilangkan," tegas Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan penghapusan budaya penggelembungan anggaran harus dilaksanakan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak. "Tapi rakyat harus yakin, harus bertekad bahwa kita sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran manipulasi mark up akal-akalan dan sebagainya, dan ini membutuhkan kerjasama seluruh pihak yudikatif, legislatif, pemerintahan, aparat, semua kita harus kerjasama," tandasnya. (Ykb/I-2)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
lembaga negara didesak menindaklanjuti dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh yang sebelumnya diungkapkan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD.
Meski begitu, KPK belum bisa memastikan pemanggilan Mahfud dalam penyelidikan kasus ini. Tapi, eks Menkopolhukam itu diizinkan memberikan data secara sukarela.
KPK menyatakan akan proaktif menindaklanjuti informasi dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang diungkap Mahfud MD.
Prabowo berkomitmen akan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Namun, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam menghilangkan segala bentuk tindakan korupsi.
POLRI merespons laporan dugaan mark up pengadaan gas air mata ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved