Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjadi sorotan dalam dua kasus besar yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus tersebut adalah dugaan suap Harun Masiku terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan dugaan korupsi proyek jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Berikut linimasa lengkap perkembangan kasus ini:
Kader PDI Perjuangan, Harun Masiku, berupaya menggantikan posisi Nazarudin Kiemas, anggota DPR terpilih yang meninggal dunia sebelum pelantikan. Harun diduga menggunakan jalur suap untuk memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW).
Diduga terjadi upaya suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat menggantikan Nazarudin. Uang suap disinyalir diberikan melalui sejumlah perantara.
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menetapkan empat tersangka, termasuk Wahyu Setiawan. Harun Masiku berhasil melarikan diri dan hingga kini masih menjadi buronan internasional.
Hasto Kristiyanto diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Selama pemeriksaan, tim KPK menyita ponsel dan tas milik asistennya, yang memicu polemik.
Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap Harun Masiku terkait pergantian antarwaktu (PAW) DPR. Penetapan ini dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan bukti. (Z-10)
KPK menemukan uang suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai disimpan dalam safe house. Enam tersangka sudah ditetapkan, penyidikan masih berlangsung.
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Kuasa hukum PT SRM manajemen baru, Muchamad Fadzri, mengapresiasi langkah Imigrasi Entikong dalam menjaga kedaulatan hukum Indonesia.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK menyita Rp5 miliar dari safe house baru di Ciputat dalam kasus dugaan suap importasi Bea Cukai. Enam tersangka telah ditetapkan.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
Mereka terjerat kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR. KPK juga mengendus adanya penerimaan gratifikasi lainnya di Kota Madiun.
Budi menjelaskan, enam orang itu ditangkap di wilayah Kalimantan Selatan. Saat ini, mereka sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved