5 Fakta Penting tentang Hasto Kristiyanto dan Kasus Dugaan Suap KPU

HASTO Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Berikut lima fakta penting mengenai perjalanan politik dan keterlibatannya dalam kasus ini:

Baca juga : Hasto Kristiyanto Dinilai Bakal Bongkar Skandal Kasus Harun Masiku

Fakta Kasus Hasto Kristiyanto

1. Karier Politik yang Panjang

Hasto Kristiyanto memulai karier politiknya sebagai anggota DPR RI pada periode 2004-2009. Ia mewakili daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek di Jawa Timur.

Perjalanan politiknya terus menanjak hingga menjadi Sekretaris Jenderal PDIP pada 2014, posisi yang ia pegang hingga kini.

2. Pendidikan dan Aktivitas Organisasi

Lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966, Hasto merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat ia aktif sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik.

Baca juga : Pengamat : Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka KPK tak Mengejutkan

Ia juga meraih gelar Magister Manajemen dari Prasetya Mulya Business School dan menyelesaikan gelar doktor di Universitas Pertahanan dengan predikat summa cum laude pada 2022.

3. Kasus Dugaan Suap kepada Komisioner KPU

Pada 24 Desember 2024, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada Wahyu Setiawan.

Kasus ini terkait upaya pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku, eks calon anggota legislatif PDIP yang hingga kini masih buron.

Baca juga : PDIP belum Terima Info Akurat Soal Ditersangkakannya Hasto

Dugaan suap tersebut bertujuan memuluskan PAW Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

4. Peran Harun Masiku dalam Kasus Ini

Kasus ini bermula dari indikasi suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Wahyu Setiawan untuk memanipulasi proses PAW. Dalam penyelidikan, KPK menemukan bukti yang mengaitkan Hasto dengan pengaturan suap tersebut. Harun Masiku sendiri telah menjadi buronan sejak 2020 dan belum tertangkap hingga kini.

5. Respons PDIP dan Komitmen Pemberantasan Korupsi

PDIP menyatakan akan menghormati proses hukum yang berjalan dan memastikan bahwa partai tetap solid menghadapi situasi ini. Kasus ini menjadi ujian besar bagi komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi, terutama di lingkup partai politik.

Kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto menjadi peringatan akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam dunia politik. Proses hukum yang transparan diharapkan dapat membawa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. (Z-10)