Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merencanakan pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) hingga ke tingkat Polda dan Polres. Hal ini disampaikan saat meluncurkan direktorat baru di Bareskrim Polri itu.
"Saya tidak ingin perjuangan Direktorat PPA dan PPO hanya sampai di tingkat Mabes. Tapi bagaimana dikembangkan sampai ke tingkat Polda dan di tingkat Polres," kata Kapolri dalam sambutannya di Grand Ballroom The Tribrata, Jakarta Selatan, hari ini.
Listyo mengatakan upaya pembentukan direktorat baru itu tidak mudah. Ia bercerita awalnya KemenPAN-RB tetap membatasi agar Bareskrim Polri hanya mempunyai enam Direktorat.
Kemudian, usulan pembentukan Direktorat PPA-PPO, akhirnya disetujui secara langsung oleh Presiden ke-7 Joko Widodo ketika rapat terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Saat itu lah, kata Kapolri, pihaknya berkesempatan mengajukan pembentukan Direktorat PPA-PPO.
"Akhirnya beliau menyetujui sehingga lahirlah Direktorat PPA dan PPO tersebut," ujar jenderal bintang empat itu.
Lebih lanjut, Listyo berharap langkah awal pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat Mabes Polri itu dapat terus dikembangkan hingga ke level Polres bahkan Polsek. Ia menegaskan hal itu penting sebagai salah satu upaya melakukan penegak hukum serta memberikan keadilan bagi korban kekerasan khususnya perempuan dan anak.
"Saya tentunya ingin apa yang tadi sudah dicanangkan Kementerian PPA di tingkat desa, kita bisa imbangi dengan lahirnya Direktorat Perempuan dan Anak minimal di tingkat Polres kalau belum sampai kecamatan atau tingkat desa," pungkasnya. (Yon/P-2)
Seluruh warga negara, termasuk komunitas kampus, perlu terus didorong untuk menciptakan ruang yang aman melalui berbagai langkah bersama
PENINGKATAN kesejahteraan keluarga harus diwujudkan sebagai bagian upaya membangun sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan.
LAB 45 meminta Presiden Prabowo Subianto agar lebih serius memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan.
KETUA Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyebut salah satu faktor terhalangnya pelaporan kekerasan terhadap perempuan maupun anak karena masih terawatnya sistem patriarki di masyarakat.
UPAYA yang terukur untuk mewujudkan gerakan mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direalisasikan.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut kasus kekerasan perempuan dan anak belum menunjukkan tren penurunan dengan signifikan
Ciri berikutnya adalah anak cenderung menarik diri dari pergaulan karena komunitas TCC membuat mereka nyaman sehingga anak-anak lebih suka menyendiri.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus penculikan anak yang terjadi belakangan ini.
Psikolog anak, Mira Damayanti Amir, menekankan bahwa darurat kekerasan tengah terjadi di Indonesia.
UPAYA yang terukur untuk mewujudkan gerakan mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direalisasikan.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong dilakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak kekerasan kepada anak secara berulang atau reviktimasi.
Hampir setengah anak di Indonesia mengalami kekerasan. Temukan fakta penting tentang perlindungan anak dan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved