Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
Seluruh warga negara, termasuk komunitas kampus, perlu terus didorong untuk menciptakan ruang yang aman melalui berbagai langkah bersama, terutama dengan meningkatkan pemahaman publik mengenai sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di Indonesia. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan hal tersebut dalam kegiatan Bimbingan Teknis Sosialisasi Permendikbudristek No. 55/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) yang digelar Kemendiktisaintek di Universitas Muhammadiyah Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis (27/11).
Menurutnya, sosialisasi Permendikbudristek ini bertepatan dengan pelaksanaan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang dimulai setiap 25 November. Dua momentum tersebut, kata Lestari, harus mampu disinergikan untuk mewujudkan ruang yang aman bagi semua.
Ia menjelaskan bahwa kampanye internasional 16 HAKTP, yang digagas Women’s Global Leadership Institute sejak 1991, bertujuan mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kampanye tersebut memberi energi moral, kesadaran kolektif, serta semangat masyarakat untuk bersikap antikekerasan.
Sementara itu, sosialisasi PPKPT memberikan pemahaman mengenai struktur kebijakan, regulasi, serta langkah-langkah implementatif untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas kekerasan. Upaya mengenalkan PPKPT ke berbagai kampus, lanjutnya, menjadi penting agar aturan ini benar-benar dipahami dan dijalankan seluruh civitas academica.
Lestari, yang juga anggota Komisi X DPR RI sekaligus legislator dari Dapil II Jawa Tengah, menyebut kampus sebagai miniatur negara. Indonesia sendiri, tegasnya, dibangun atas komitmen bahwa martabat manusia adalah dasar peradaban. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi pedoman moral bangsa.
Karena itu, tindakan kekerasan bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga ancaman bagi masa depan bangsa. Dengan dasar pemikiran tersebut, penerapan PPKPT di lingkungan perguruan tinggi menjadi keharusan.
Sehari sebelumnya, Rabu (26/11), Lestari juga melakukan sosialisasi PPKPT di Universitas Muria Kudus. Di sana ia menegaskan bahwa berbagai tantangan dalam implementasi PPKPT tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan aturan ataupun membiarkan kekerasan di dunia pendidikan terus terjadi.
Lestari mengakui bahwa penanganan kasus kekerasan sering terkendala resistensi korban, yang dapat dipengaruhi faktor budaya, relasi kuasa, status minoritas, maupun konflik kepentingan.
Karena itu, ia menekankan bahwa mahasiswa dan dosen harus berani menjadi agen perubahan untuk menggerakkan budaya antikekerasan di lingkungan kampus. (E-3)
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
PENINGKATAN kesejahteraan keluarga harus diwujudkan sebagai bagian upaya membangun sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan.
LAB 45 meminta Presiden Prabowo Subianto agar lebih serius memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan.
KETUA Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyebut salah satu faktor terhalangnya pelaporan kekerasan terhadap perempuan maupun anak karena masih terawatnya sistem patriarki di masyarakat.
UPAYA yang terukur untuk mewujudkan gerakan mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direalisasikan.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut kasus kekerasan perempuan dan anak belum menunjukkan tren penurunan dengan signifikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved