DPR: Pemulangan Mary Jane Sudah Tepat Secara Hukum dan HAM

PEMERINTAH Indonesia telah bersepakat untuk memulangkan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke negara asalnya, Filipina. Rencananya, pemindahan tersebut akan dilaksanakan pada Desember mendatang. 

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai keputusan pemerintah tersebut merupakan langkah baik dan sudah benar jika menimbang muatan hukum dan prinsip hak asasi manusia.

“Sudah benar apa yang dilakukan pemerintah dalam kasus Mary Jane ini, mekanismenya dengan mutual legal assistance,” ujar Habiburokhman dalam keterangnnya pada Sabtu (22/11).

Baca juga : Pastikan Unsur Kesetaraan dalam Pemindahan Tahanan Antarnegara

Habiburokhman menilai, kebijakan memulangkan Mary Jane juga sesuai dengan KUHP yang baru. Di mana, hukuman mati merupakan alternatif hukuman terakhir yang dalam hal ini akan dilaksanakan di negara asal pelaku.

“Selain itu, kebijakan ini sudah sesuai dengan politik hukum terbaru kita yang tercantum dalam KUHP baru yang menjadikan hukuman mati sebagai pidana alternatif terakhir,” ujarnya.

Selain itu, Habiburokhman juga berharap agar praktik pemindahan narapidana antarnegara Indonesia dengan negara lain dapat dilakukan pada kasus-kasus yang lain. 

Baca juga : Menko Yusril Sebut Status Hukuman Mati Mary Jane Kemungkinan Diubah Presiden Filipina

“Kalau saya pribadi bahkan berharap kebijakan ini diterapkan pada lebih banyak kasus,” ujarnya.

Seperti diketahui, pemindahan narapidana ini akan dijalankan dengan prinsip timbal balik. Artinya, jika nanti ada narapidana warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana oleh negara lain, Indonesia berhak meminta pemindahan narapidana kepada negara tersebut.

Mutual legal assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik ini juga merupakan bagian dari perjanjian antara dua atau lebih negara untuk saling membantu dalam penegakan hukum pidana dan publik. Bisanya, MLA digunakan untuk mengatasi kejahatan transnasional, seperti kejahatan narkotika, pencucian uang, dan korupsi. (Dev/I-2)