Mangkir dengan Alasan Sakit, Sidang Praperadilan Rodrigo Duterte Tetap Digelar di ICC

MAHKAMAH Pidana Internasional (ICC) resmi memulai sidang praperadilan terhadap mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, pada Senin waktu setempat. Sidang ini bertujuan mengonfirmasi dakwaan atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama kebijakan "perang melawan narkoba" yang mematikan di Filipina.

Duterte, 80, yang ditangkap di Manila dan diterbangkan ke Den Haag tahun lalu, dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan ribuan warga sipil selama masa kepemimpinannya. Meski proses hukum telah berjalan, mantan pemimpin yang dijuluki "The Punisher" ini menyatakan penolakannya untuk hadir di persidangan.

Alasan Kesehatan dan Penolakan Yurisdiksi

Pekan lalu, Duterte mengumumkan tidak akan menghadiri persidangan dengan alasan kondisi fisik yang menua, kelelahan, dan mengalami gangguan ingatan. Ia juga menegaskan kembali posisinya yang tidak mengakui yurisdiksi ICC dan menyebut tuduhan pembunuhan di luar hukum (EJK) sebagai "kebohongan yang keterlaluan".

Baca juga : Masih di Ditahan ICC, Rodrigo Duterte Berpeluang Menang Pilkada Davao

Namun, majelis hakim menolak argumen tersebut. Sebelumnya, pengadilan telah menyatakan Duterte tetap bugar untuk mengikuti persidangan, menepis klaim pembela ia mengalami gangguan kognitif. Meski hakim memberikan izin bagi Duterte untuk tidak hadir secara fisik minggu ini, mereka menyebut alasan-alasan yang diajukan pihak pembela bersifat "spekulatif".

Harapan Keluarga Korban

Di sisi lain, keluarga korban memandang ketidakhadiran Duterte sebagai bentuk pengecut. Sarah Celiz, yang kehilangan dua putranya pada tahun 2017, menuntut keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.

"Dia harus menghadapi semua yang telah dia lakukan kepada kami dan kepada keluarga korban [lainnya]," ujar Sarah Celiz.

Baca juga : Penangkapan Duterte Tuai Kritik Tokoh Antipemerintah Bongbong Marcos

Menanggapi pendukung Duterte yang meminta simpati atas usia lanjut sang mantan presiden, Celiz bersikap tegas. "Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada kami. Anak saya memohon belas kasihan, tetapi dia tidak memberikannya. Jadi, mengapa kami harus menunjukkan belas kasihan kepadanya? Tidak."

Jejak Berdarah "War on Drugs"

Investigasi ICC mencakup dugaan pembunuhan yang terjadi sejak November 2011 hingga Maret 2019, saat Filipina resmi menarik diri dari ICC. Jaksa penuntut memperkirakan jumlah warga sipil yang tewas dalam perang narkoba tersebut berkisar antara 12.000 hingga 30.000 jiwa.

Selama menjabat sejak 2016, Duterte secara terbuka mendorong warga sipil untuk membunuh pecandu dan menjamin polisi tidak akan dituntut atas eksekusi tersebut. Ia bahkan pernah menyamakan dirinya dengan Hitler dalam hal membasmi jutaan pengguna narkoba.

Kini, Duterte mengecam penangkapannya sebagai aksi "penculikan" yang difasilitasi Presiden saat ini, Ferdinand Marcos Jr. "Saya telah menerima kenyataan bahwa saya bisa mati di penjara. Namun, mereka yang menginginkan nasib ini bagi saya harus tahu bahwa hati dan jiwa saya akan selalu tetap di Filipina," kata Duterte dalam pernyataannya.

Sidang praperadilan ini akan berakhir pada Jumat mendatang. Hakim akan mengeluarkan keputusan tertulis dalam waktu 60 hari untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan kasus ini ke tahap persidangan penuh. Bagi keluarga korban, ICC adalah satu-satunya harapan tersisa untuk mendapatkan keadilan yang selama ini terkunci di tanah air mereka. (The Guardian/Z-2)