Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkap ada sekitar 400 aduan masyarakat telah masuk ke dalam layanan Lapor Mas Wapres. Angka ini terhitung sejak program tersebut diluncurkan pada Senin, 11 November 2024.
"Sudah lebih dari 400 aduan yang datang ke kantor Pak Wapres," ujar Hasan dalam konferensi pers, di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta Pusat, Selasa (19/11).
Hasan membeberkan beberapa laporan terbanyak yang masuk Lapor Mas Wapres. Sebagian besar terkait sengketa lahan.
"Ini memang butuh proses untuk tindak lanjut kementerian lembaga, tapi begitu data mereka lengkap langsung dikirimkan ke lembaga terkait," jelasnya.
Selain itu, Hasan mengungkap sebanyak 75 laporan telah selesai ditindaklanjuti. Laporan tersebut berasal dari sejumlah daerah.
"Sudah 75an kasus termasuk beberapa kasus tanah sudah diselesaikan sebagian besar kasus tanah yang selesai," bebernya. (P-5)
PENGACARA publik LBH Jakarta Belly Stanio mengungkapkan pihaknya menemui realita di lapangan tentang banyaknya laporan masyarakat yang tidak diproses dengan baik oleh kepolisian.
Laporan kasus pemadam kebakaran proses penanganannya masih tahap awal sehingga belum bisa disampaikan ke publik
Perludem meminta Bawaslu lebih porgresif menangani dugaan pelanggaran pemilu yang diporkan masyarakat saat Pilkada 2024.
Meski hanya lulusan SMP, Dedi Syahputra berkontribusi dalam membangun sekolah dan mempengaruhi masyarakat di lingkungan sekitar untuk lebih peduli terhadap pendidikan anak-anaknya.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) didorong untuk menjadikan fenomena dugaan pelanggaran netralitas menteri dalam kabinet saat ini sebagai temuan.
PRESIDEN Prabowo Subianto sempat berbincang singkat dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Pangkalan Udara Halim
Ketua MPR Ahmad Muzani buka suara terkait surat yang disampaikan forum purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
(Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebut surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming, belum memiliki dasar hukum.
Puan belum melihat langsung surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
PIMPINAN DPR akan berhati-hati menyikapi surat usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan DPR segera membahas surat usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved