Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Pimpinan KPK Setyo Budiyanto menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih diperlukan untuk mengungkap kasus korupsi. Tetapi ia mengatakan KPK harus selektif. Hal tersebut ia sampaikan saat fit and proper test calon pimpinan KPK dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11).
Setyo mengatakan bahwa OTT masih diperlukan, karena menjadi pintu masuk untuk perkara yang lainnya.
"Menurut kami, OTT itu masih diperlukan, karena OTT adalah pintu masuk terhadap perkara-perkara yang diperlukan untuk bisa membuka perkara yang lebih besar," kata Setyo.
Namun, Setyo menjelaskan KPK harus selektif dalam melakukan OTT. Ia mengatakan KPK harus memiliki perhitungan yang matang sebelum melakukan OTT.
"Memang, OTT ini tidak perlu harus banyak, betul-betul selektif, prioritas, tetapi masih diperlukan untuk saat ini. Betul-betul selektif, prioritas, dalam rangka mengantisipasi hal-hal misalkan adanya praperadilan, dan lain-lain," kata dia.
"Tetapi betul-betul selektif, dilaksanakan secara rigid, secara bersih tanpa melakukan hal-hal yang meminimalisir, tidak ada hal-hal yang menimbulkan risiko, tetapi menimbulkan, bisa membuka permasalahan atau perkara-perkara yang lebih besar lagi," pungkasnya. (H-3)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih, Thomas Aquinas Muliatna (AM) Djiwandono, memaparkan lima strategi utama yang akan menjadi arah kebijakan Bank Indonesia (BI)
Komisi XI DPR menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI usai fit and proper test. Menkeu Purbaya berharap ada perspektif fiskal.
Komisi XI DPR RI menetapkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) hanya dalam waktu kurang dari satu jam
Solikin mengatakan bahwa fit and proper test hari ini berjalan lancar dan kondusif. Ia dihadapkan pada lebih dari 30 anggota Komisi XI.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan nama Thomas Djiwandono menjadi salah satu yang disebut mengisi posisi deputi gubernur BI
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved