Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2019-2024 Mahfud MD menyebut mafia peradilan atau mafia hukum masih eksis karena dibekingi oleh aparat dan lembaga negara.
"Diskusi saya kemarin di Yogyakarta, mafia peradilan itu, mafia hukum itu ada back up-nya dari aparat dan lembaga-lembaga negara. Saya ingat katanya back up untuk mafia, itu sampai ke langit," kata Mahfud pada diskusi bertajuk Pemberantasan Korupsi: Masihkah Ada Harapan? di Bidakara, Jakarta, Rabu (6/11).
Mahfud mengatakan lembaga penegak hukum tak mampu untuk memberantas mafia peradilan tersebut. Ia menilai saat ini hanya Presiden Prabowo Subianto yang memiliki kekuatan untuk melawan mafia itu.
"Hanya presiden yang bisa mengatasi ini kalau mau. Kalau pertanyakan ke lembaga lain, enggak kuat. Hanya presiden yang bisa," katanya.
Mahfud menilai mafia peradilan memiliki kekuatan yang besar. Bahkan, mereka mampu mengatur dan membentak penegak hukum. Selain itu, mereka juga bisa mengatur proses hukum dengan menujuk penyidik kepolisian, jaksa, hingga hakim.
"Mafia itu, dulu di jaman orde baru itu kan ada pesan, kalau ada kasus gitu, saya pesan perkara, polisi tolong penyidiknya ini, nanti pakai pasal ini. Sesudah selesai, pesan kekejaksaan. Jaksanya itu, nanti hakimnya pun dipesan. Diatur. Nah, setelah itu, kita lihat di jaman orde baru jorok sekali, sekarang itu ada. Banyak. Dan justru masih kuat," katanya. (Faj/I-2)
I Wayan Sudirta menyebutkan bahwa DPR akan berupaya memasukkan poin jaminan perlindungan bagi para hakim ad hoc ke dalam kesimpulan rapat agar menjadi keputusan resmi.
Meski memiliki fungsi yudisial yang sama beratnya dengan hakim karier, hakim ad hoc sering kali dianaktirikan di internal lembaga.
EDITORIAL Media Indonesia berjudul Satu Pengadilan, Beda Kesejahteraan (8 Januari 2026) mengangkat isu krusial mengenai perbedaan tunjangan antara hakim karier dan hakim ad hoc.
KOMISI Yudisial (KY) menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap hakim yang terbukti melakukan korupsi atau praktik transaksional dalam penanganan perkara.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Konsistensi etik merupakan fondasi utama kehakiman yang tidak boleh dikompromikan meski berada dalam pusaran kepentingan.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menangkap dua orang terduga pelaku penipuan dan perintangan penyidikan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (9/1).
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons kehadiran anggota TNI di sidang terdakwa Nadiem Makarim. TNI alat negara untuk pertahanan
Kadispenad Brigjen Donny Pramono memberikan klarifikasi terkait keberadaan tiga anggota TNI di dalam ruang sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim
Kejaksaan Negeri Purwakarta membantah isu operasi tangkap tangan (OTT) terhadap jaksa yang beredar di WhatsApp. Kejagung disebut hanya menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menilai jaksa yang terjerat operasi tangkap tangan KPK mengonfirmasi masih adanya praktik "sapu kotor" dalam institusi hukum Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved