Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2019-2024 Mahfud MD menyebut mafia peradilan atau mafia hukum masih eksis karena dibekingi oleh aparat dan lembaga negara.
"Diskusi saya kemarin di Yogyakarta, mafia peradilan itu, mafia hukum itu ada back up-nya dari aparat dan lembaga-lembaga negara. Saya ingat katanya back up untuk mafia, itu sampai ke langit," kata Mahfud pada diskusi bertajuk Pemberantasan Korupsi: Masihkah Ada Harapan? di Bidakara, Jakarta, Rabu (6/11).
Mahfud mengatakan lembaga penegak hukum tak mampu untuk memberantas mafia peradilan tersebut. Ia menilai saat ini hanya Presiden Prabowo Subianto yang memiliki kekuatan untuk melawan mafia itu.
"Hanya presiden yang bisa mengatasi ini kalau mau. Kalau pertanyakan ke lembaga lain, enggak kuat. Hanya presiden yang bisa," katanya.
Mahfud menilai mafia peradilan memiliki kekuatan yang besar. Bahkan, mereka mampu mengatur dan membentak penegak hukum. Selain itu, mereka juga bisa mengatur proses hukum dengan menujuk penyidik kepolisian, jaksa, hingga hakim.
"Mafia itu, dulu di jaman orde baru itu kan ada pesan, kalau ada kasus gitu, saya pesan perkara, polisi tolong penyidiknya ini, nanti pakai pasal ini. Sesudah selesai, pesan kekejaksaan. Jaksanya itu, nanti hakimnya pun dipesan. Diatur. Nah, setelah itu, kita lihat di jaman orde baru jorok sekali, sekarang itu ada. Banyak. Dan justru masih kuat," katanya. (Faj/I-2)
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Majelis hakim resmi mengabulkan eksepsi tim penasihat hukum dan menyatakan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Melainkan, ekosistem yang dibangun di atas tiga pilar utama yang saling mengunci.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Menanggapi rencana pihak Nadiem yang ingin melaporkan saksi Jumeri ke polisi, Boyamin menilai hal tersebut sebagai strategi untuk memengaruhi saksi-saksi lainnya.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menangkap dua orang terduga pelaku penipuan dan perintangan penyidikan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (9/1).
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons kehadiran anggota TNI di sidang terdakwa Nadiem Makarim. TNI alat negara untuk pertahanan
Kadispenad Brigjen Donny Pramono memberikan klarifikasi terkait keberadaan tiga anggota TNI di dalam ruang sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim
Kejaksaan Negeri Purwakarta membantah isu operasi tangkap tangan (OTT) terhadap jaksa yang beredar di WhatsApp. Kejagung disebut hanya menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved