Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan hak pilih pemilih marginal dijamin secara penuh dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024. Ia menegaskan kelompok masyarakat rentan dan pemilih pemula perlu dipastikan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).
Kelompok marginal yang ia maksud yakni masyarakat di wilayah terpencil, penyandang disabilitas, warga miskin, dan masyarakat adat, sering kali menghadapi hambatan dalam mendapatkan akses layanan administrasi kependudukan.
“Kita tidak boleh membiarkan ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari proses demokrasi. Dukcapil harus memastikan semua pemilih, khususnya yang berasal dari kelompok marginal, dapat memperoleh KTP-el dan berpartisipasi dalam Pilkada. Mereka juga adalah bagian penting dari demokrasi kita,” tegas Bima Arya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Ditjen Dukcapil 2024 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (4/11) malam.
Tema Rakornas II tahun ini ‘Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional’ sejalan dengan visi pemerintahan baru untuk membangun negara dengan data kependudukan yang akurat sebagai pondasi utama.
Bima Arya menginstruksikan kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mempercepat proses perekaman data kependudukan di seluruh Indonesia, dengan prioritas kepada pemilih marginal dan pemilih pemula.
Ia juga meminta agar program jemput bola yang selama ini berjalan baik, terus diperluas ke daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. “Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyentuh masyarakat marginal. Jemput bola harus menjadi solusi kita dalam menuntaskan masalah akses layanan kependudukan ini,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Bima Arya juga menyampaikan pentingnya data kependudukan yang akurat dalam menjaga keadilan demokrasi. Menurutnya, akurasi data kependudukan merupakan fondasi penting untuk memastikan bahwa hak pilih masyarakat marginal tidak diabaikan.
“Jika kita gagal memastikan akurasi data ini, kita berisiko menghilangkan hak pilih mereka yang seharusnya dilindungi. Dukcapil harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik melalui validitas data,” tegas Bima Arya.
Hal senada disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Dukcapil Kemendagri Handayani Ningrum. Ia menjelaskan strategi jemput bola perekaman data kependudukan ke berbagai daerah telah dilakukan terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.
Program ini, terang Handayani, dirancang untuk mendekatkan layanan perekaman KTP-el kepada masyarakat sehingga mereka yang berada di lokasi yang sulit dijangkau tetap dapat terfasilitasi.
“Kami akan terus berupaya mengoptimalkan layanan jemput bola, terutama untuk kelompok marginal. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan semua warga negara, tanpa terkecuali, bisa terdaftar dan mendapatkan hak pilih mereka,” ujar Handayani.
Dalam Rakornas II kali ini, Dukcapil juga berfokus pada peningkatan layanan untuk pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan generasi muda, yang pertama kali akan ikut serta dalam Pilkada serentak 2024, sering kali belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.
Oleh karena itu, Dukcapil berkomitmen untuk mempercepat perekaman KTP-el bagi para pemilih pemula, baik di berbagai sekolah menengah maupun di tempat-tempat lain yang mudah diakses oleh anak muda.
“Kami menyasar pemilih pemula agar mereka bisa berpartisipasi dalam pemilihan pertama mereka, dan ini bagian dari edukasi demokrasi bagi generasi muda,” tambah Handayani.
Rakornas II Dukcapil 2024 ini dihadiri oleh lebih dari 1.066 peserta, termasuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari seluruh Indonesia, serta perwakilan dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.
Rakornas berlangsung hingga 6 November 2024, dengan berbagai agenda strategis yang fokus pada percepatan perekaman KTP-el dan penguatan sistem administrasi kependudukan, khususnya dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024.
Bima Arya menutup pidatonya dengan harapan besar agar Ditjen Dukcapil terus menjadi garda terdepan dalam mendukung pemilu yang inklusif dan akurat. “Visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 adalah komitmen kita semua, dan keakuratan data kependudukan adalah kuncinya. Kita tidak hanya membangun administrasi, tetapi membangun masa depan bangsa yang lebih baik,” pungkasnya. (H-3)
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
DUA daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang pada 27 Agustus 2025 mendatang.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) ulang Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara
Masyarakat termasuk generasi muda diharapkan menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang akan berlangsung, Sabtu (19/4).
Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian menjelaskan bahwa usulan tersebut mempertimbangkan para pekerja yang merantau dan tidak bisa pulang ke daerah asalnya.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir memberikan hak suaranya untuk Pilkada Serentak 2024.
Dia mengajak semua pemilih untuk dapat hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya.
Tidak menerima formulir undangan bukan berarti Anda kehilangan hak pilih dalam Pilkada 2024. Ini caranya tetap bisa mencoblos.
PEMERINTAH memastikan hak pilih pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) terjamin
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved