Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Riau menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih khusus bagi pemilih disabilitas. Diharapkan para pemilih disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2024.
Dalam sosialisasi ini, KPU Riau menjelaskan mekanisme pemilihan bagi penyandang disabilitas serta hak-hak mereka selama tahapan pemilihan berlangsung hingga pada proses pemungutan suara.
Ketua KPU Riau Rusidi Rusdan menjelaskan pentingnya kegiatan sosialisasi
ini.
Baca juga : KPU Riau Rapat Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran untuk Pilkada 2024
"Kami ingin memastikan bahwa semua pemilih, termasuk pemilih disabilitas, memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2024. Sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menciptakan pemilihan yang inklusif dan ramah bagi semua warga negara," kata Rusidi, Minggu (18/8).
Adapun narasumber pada sosialisasi tersebut antara lain Muammar Alkadafi dan Mustiqowati Ummul Fithriyyah yang membedah tentang partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak serta Hak dan Peran Pemilih Disabilitas pada Pilkada serentak 2024.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendikan Pemilih Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Riau Nugroho Noto Susanto mengungkapkan KPU Riau mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi-informasi terkait pilkada serentak kepada pemilih, termasuk disabilitas.
Baca juga : Bawaslu Jabar Beberkan Kerawanan yang Berpotensi Terjadi saat Pilkada 2024
"Setiap pemilih memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai pemilihan serentak ini, KPU Riau memberikan penjelasan rinci mengenai tahapan dan prosedur pemilihan, mulai dari pendaftaran pemilih, cara memberikan suara, hingga proses penghitungan suara. Informasi ini disampaikan dalam format yang mudah dipahami oleh pemilih disabilitas," jelasnya.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Pangeran Pekanbaru ini, KPU Riau bekerja sama dengan berbagai organisasi disabilitas.
"Hari ini kita menghadirkan teman-teman difabel dari 10 organisasi. Kegiatan ini untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi pemilih disabilitas dapat terpenuhi dengan baik," ujar Nugroho.
Dikatakannya, KPU Riau berkomitmen untuk menciptakan pemilihan yang inklusif dan ramah bagi semua.
"Kami berharap seluruh pemilih disabilitas di Riau dapat merasa dihargai dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam Pilkada serentak 27 November 2024. Partisipasi mereka sangat berarti bagi keberhasilan demokrasi kita," pungkasnya. (RK/J-3)
Polda Riau sedang terus menginvestigasi motif para tersangka di balik insiden Karhutla.
Satgas Udara diperkuat dengan dua helikopter patroli, tiga helikopter water bombing, dan dua pesawat modifikasi cuaca milik BNPB.
BMKG memperingatkan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Riau dan sekitarnya, menyusul puncak musim kemarau awal Agustus.
IP menjelaskan bahwa kabut asap di Batam lebih dipengaruhi oleh aktivitas lokal, seperti pembakaran sampah, serta arah dan kecepatan angin, bukan asap kiriman dari wilayah lain.
Titik panas Karhutla Riau menurun. Menhut Raja Juli tinjau lokasi via udara, soroti praktik pembakaran lahan dan imbau warga waspadai cuaca ekstrem.
Langkah-langkah strategis pun langsung diambil untuk memadamkan api dan mencegah meluasnya kebakaran.
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved