Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi XIII DPR Willy Aditya menyatakan pemecahan kementerian dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menguatkan efektivitas fungsi pengawasan DPR. Diketahui, Presiden Prabowo memecah sejumlah kementerian pada era Presiden ke-7 Joko Widodo. Salah satunya, Kemenkumham yang dipisah jadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Artinya, pengawasannya jauh lebih efektif ketika dia dipecah. Ini kan, pendekatan holding," kata Willy, melalui keterangannya, Jumat (25/10).
Menurutnya, keberadaan Komisi XIII merupakan penyesuaian dari kebijakan pemecahan kementerian. Maka dari itu, ia berharap fungsi pengawasan DPR terhadap setiap mitra bisa lebih optimal dan spesifik.
"Jadi, kami di DPR, dengan adanya Komisi XIII ini, dengan struktur yang seperti ini, dengan kelembagaan yang seperti ini, kita berharap fungsi pengawasan akan jauh lebih optimal," tandasnya.
Diketahui, ruang lingkup tugas dan mitra dari Komisi XIII berupa bidang reformasi regulasi dan HAM. Komisi XIII bermitra dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, LPSK, BNPT, BPIP, Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, Kantor Staf Presiden.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan akan merombak Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sisa tahun anggaran 2024 (TA) dan TA 2025 guna mengakomodasi kemunculan kementerian/lembaga (K/L) baru.
Sebab itu, restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat. “Kita berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, saya meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan,” jelasnya. (Faj/I-2)
Di Washington DC, Presiden Prabowo tegaskan kepastian hukum dan tata kelola. Investor global apresiasi, minat investasi ke RI meningkat.
Presiden Prabowo Subianto pikat 12 raksasa investasi dunia di Washington D.C. Cek daftar bos BlackRock, KKR, hingga Warburg Pincus yang siap masuk ke Indonesia.
Presiden Prabowo bertemu pemilik Chelsea Todd Boehly di Washington DC. Hasilnya, Chelsea dan LA Lakers dijadwalkan akan menggelar pertandingan di Indonesia.
DIPLOMASI ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto membuahkan hasil sebanyak 53 kelompok komoditas pertanian Indonesia dan turunannya resmi dibebaskan dari tarif bea masuk
PRESIDEN Prabowo Subianto bertemu dengan petinggi perusahaan global di Amerika Serikat, Jumat (20/2) waktu setempat. Dalam pertemuan itu Indonesia memperkuat sistem investasi
Dino Patti Djalal soroti absennya poin Solusi Dua Negara dalam pidato Presiden Prabowo di Board of Peace Washington. Simak pesan penting pendiri FPCI ini.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta pemerintah untuk menggratiskan layanan penerbitan kembali dokumen penting korban banjir dan longsor di wilayah Sumatra.
Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menilai putusan MK tersebut sebagai langkah progresif.
KETUA Koordinator Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengingatkan seluruh kader partai agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan bahwa Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen, saat ini masih dalam tahap pengumpulan data dan fakta di lapangan.
Komisi XIII DPR menggelar rapat koordinasi terkait pembahasan pembayaran royalti lagu. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved