Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Prabowo Subianto konsisten soal komitmen membawa pemerintahannya untuk setia pada konstitusi negara dan bekerja bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
“Sudah disebutkan berkali-kali oleh presiden terpilih tentang kesetiaan terhadap konstitusi, itu menjadi penting ya. Dalam pidato pertamanya sebagai pidato kenegaraan presiden adalah kesetiaan terhadap konstitusi dan sebesar-besarnya memperjuangkan bukan kepentingan diri sendiri, keluarga maupun kelompok golongan,” kata Rieke, melalui keterangannya, Selasa (22/10).
Rieke menyambut baik komitmen Prabowo yang berkomitmen mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta konstitusi negara lainnya dalam upaya berbakti kepada bangsa dan negara. Ia mengatakan, kesetiaan pada konstitusi memang harus dijalankan oleh para pemangku kebijakan sesuai amanat UUD 1945.
“Presiden terpilih mengingatkan perjuangan kita ke depan Insya Allah benar-benar bisa konsisten bersama kita memperjuangkan rakyat bangsa dan negara seadil-adilnya, selurus-lurusnya,” tegas Rieke.
Lebih lanjut, Rieke berharap Prabowo beserta kabinetnya dan juga bersama DPR bisa melakukan kerja-kerja yang lebih konkret lagi. “Kita memiliki visi yang sama sebetulnya yang diamanatkan pembukaan UUD 1945. Misi kita semua adalah bersatu berdaulat adil dan makmur. Misinya juga tidak boleh berubah,” sebutnya.
Adapun misi yang dimaksud Rieke tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pemerintah Negara Republik Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Oleh karenanya, Rieke meminta masyarakat mencatat sumpah jabatan yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran sebagai pemimpin pemerintahan saat ini. Tentunya hal yang sama juga berlaku bagi Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang dilantik pada 1 Oktober.
“Kita berharap bahwa sumpah jabatan itu bukan jadi saling sumpah-sumpahan ya tapi sumpah jabatan itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya," ucap Rieke.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara selama menjabat sebagai Presiden RI. Hal tersebut ia sampaikan pidato perdana usai resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, pada Minggu (20/10).
"Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami," ujarnya dengan tegas. (M-4)
FAKTA melemahnya perekonomian Indonesia merupakan realitas yang harus kita hadapi.
Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas strategi menghadapi dinamika perekonomian global.
PERNYATAAN Ahmad Muzani yang menyentil para menteri Kabinet Merah Putih dianggap signifikan. Sentilan itu terkait kinerja menteri yang kerap menjadi beban Presiden Prabowo Subianto.
MENTERI sekretaris negara, sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto rutin mengevaluasi menteri-menteri Kabinet Merah Putih.
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,”
Fenomena isu persaingan ini, kata Hensa, tidak hanya terjadi di Kementerian-Kementerian tertentu, tetapi juga di beberapa kementerian lain.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved