Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Prabowo Subianto konsisten soal komitmen membawa pemerintahannya untuk setia pada konstitusi negara dan bekerja bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
“Sudah disebutkan berkali-kali oleh presiden terpilih tentang kesetiaan terhadap konstitusi, itu menjadi penting ya. Dalam pidato pertamanya sebagai pidato kenegaraan presiden adalah kesetiaan terhadap konstitusi dan sebesar-besarnya memperjuangkan bukan kepentingan diri sendiri, keluarga maupun kelompok golongan,” kata Rieke, melalui keterangannya, Selasa (22/10).
Rieke menyambut baik komitmen Prabowo yang berkomitmen mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta konstitusi negara lainnya dalam upaya berbakti kepada bangsa dan negara. Ia mengatakan, kesetiaan pada konstitusi memang harus dijalankan oleh para pemangku kebijakan sesuai amanat UUD 1945.
“Presiden terpilih mengingatkan perjuangan kita ke depan Insya Allah benar-benar bisa konsisten bersama kita memperjuangkan rakyat bangsa dan negara seadil-adilnya, selurus-lurusnya,” tegas Rieke.
Lebih lanjut, Rieke berharap Prabowo beserta kabinetnya dan juga bersama DPR bisa melakukan kerja-kerja yang lebih konkret lagi. “Kita memiliki visi yang sama sebetulnya yang diamanatkan pembukaan UUD 1945. Misi kita semua adalah bersatu berdaulat adil dan makmur. Misinya juga tidak boleh berubah,” sebutnya.
Adapun misi yang dimaksud Rieke tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pemerintah Negara Republik Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Oleh karenanya, Rieke meminta masyarakat mencatat sumpah jabatan yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran sebagai pemimpin pemerintahan saat ini. Tentunya hal yang sama juga berlaku bagi Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang dilantik pada 1 Oktober.
“Kita berharap bahwa sumpah jabatan itu bukan jadi saling sumpah-sumpahan ya tapi sumpah jabatan itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya," ucap Rieke.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara selama menjabat sebagai Presiden RI. Hal tersebut ia sampaikan pidato perdana usai resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, pada Minggu (20/10).
"Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami," ujarnya dengan tegas. (M-4)
Presiden Prabowo Subianto memanggil Hasan Nasbi ke Istana Kepresidenan hari ini (12/3). Apakah ini sinyal perombakan kabinet? Simak keterangan lengkapnya.
Lili mengatakan publik berharap pertemuan para menteri tersebut tidak sekadar menjadi forum koordinasi.
Presiden Prabowo Subianto gelar buka puasa bersama tokoh bangsa di Istana Merdeka. Bahas isu strategis, geopolitik, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Cek detailnya!
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas di Kertanegara, Jakarta, Jumat (27/2) dengan menteri Kabinet Merah Putih setelah melakukan kunjungan luar negeri ke AS
Letkol Teddy Indra Wijaya berperan sebagai Sekretaris Kabinet yang menjaga harmonisasi dan konsistensi kebijakan Kabinet Merah Putih.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved