Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
ANGGOTA DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Prabowo Subianto konsisten soal komitmen membawa pemerintahannya untuk setia pada konstitusi negara dan bekerja bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
“Sudah disebutkan berkali-kali oleh presiden terpilih tentang kesetiaan terhadap konstitusi, itu menjadi penting ya. Dalam pidato pertamanya sebagai pidato kenegaraan presiden adalah kesetiaan terhadap konstitusi dan sebesar-besarnya memperjuangkan bukan kepentingan diri sendiri, keluarga maupun kelompok golongan,” kata Rieke, melalui keterangannya, Selasa (22/10).
Rieke menyambut baik komitmen Prabowo yang berkomitmen mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta konstitusi negara lainnya dalam upaya berbakti kepada bangsa dan negara. Ia mengatakan, kesetiaan pada konstitusi memang harus dijalankan oleh para pemangku kebijakan sesuai amanat UUD 1945.
“Presiden terpilih mengingatkan perjuangan kita ke depan Insya Allah benar-benar bisa konsisten bersama kita memperjuangkan rakyat bangsa dan negara seadil-adilnya, selurus-lurusnya,” tegas Rieke.
Lebih lanjut, Rieke berharap Prabowo beserta kabinetnya dan juga bersama DPR bisa melakukan kerja-kerja yang lebih konkret lagi. “Kita memiliki visi yang sama sebetulnya yang diamanatkan pembukaan UUD 1945. Misi kita semua adalah bersatu berdaulat adil dan makmur. Misinya juga tidak boleh berubah,” sebutnya.
Adapun misi yang dimaksud Rieke tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pemerintah Negara Republik Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Oleh karenanya, Rieke meminta masyarakat mencatat sumpah jabatan yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran sebagai pemimpin pemerintahan saat ini. Tentunya hal yang sama juga berlaku bagi Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang dilantik pada 1 Oktober.
“Kita berharap bahwa sumpah jabatan itu bukan jadi saling sumpah-sumpahan ya tapi sumpah jabatan itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya," ucap Rieke.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara selama menjabat sebagai Presiden RI. Hal tersebut ia sampaikan pidato perdana usai resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, pada Minggu (20/10).
"Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami," ujarnya dengan tegas. (M-4)
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengklaim menjelang 10 bulan pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto banyak meraih prestasi.
FAKTA melemahnya perekonomian Indonesia merupakan realitas yang harus kita hadapi.
Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas strategi menghadapi dinamika perekonomian global.
PERNYATAAN Ahmad Muzani yang menyentil para menteri Kabinet Merah Putih dianggap signifikan. Sentilan itu terkait kinerja menteri yang kerap menjadi beban Presiden Prabowo Subianto.
MENTERI sekretaris negara, sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto rutin mengevaluasi menteri-menteri Kabinet Merah Putih.
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,”
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved