Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Prabowo Subianto konsisten soal komitmen membawa pemerintahannya untuk setia pada konstitusi negara dan bekerja bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
“Sudah disebutkan berkali-kali oleh presiden terpilih tentang kesetiaan terhadap konstitusi, itu menjadi penting ya. Dalam pidato pertamanya sebagai pidato kenegaraan presiden adalah kesetiaan terhadap konstitusi dan sebesar-besarnya memperjuangkan bukan kepentingan diri sendiri, keluarga maupun kelompok golongan,” kata Rieke, melalui keterangannya, Selasa (22/10).
Rieke menyambut baik komitmen Prabowo yang berkomitmen mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta konstitusi negara lainnya dalam upaya berbakti kepada bangsa dan negara. Ia mengatakan, kesetiaan pada konstitusi memang harus dijalankan oleh para pemangku kebijakan sesuai amanat UUD 1945.
“Presiden terpilih mengingatkan perjuangan kita ke depan Insya Allah benar-benar bisa konsisten bersama kita memperjuangkan rakyat bangsa dan negara seadil-adilnya, selurus-lurusnya,” tegas Rieke.
Lebih lanjut, Rieke berharap Prabowo beserta kabinetnya dan juga bersama DPR bisa melakukan kerja-kerja yang lebih konkret lagi. “Kita memiliki visi yang sama sebetulnya yang diamanatkan pembukaan UUD 1945. Misi kita semua adalah bersatu berdaulat adil dan makmur. Misinya juga tidak boleh berubah,” sebutnya.
Adapun misi yang dimaksud Rieke tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pemerintah Negara Republik Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Oleh karenanya, Rieke meminta masyarakat mencatat sumpah jabatan yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran sebagai pemimpin pemerintahan saat ini. Tentunya hal yang sama juga berlaku bagi Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang dilantik pada 1 Oktober.
“Kita berharap bahwa sumpah jabatan itu bukan jadi saling sumpah-sumpahan ya tapi sumpah jabatan itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya," ucap Rieke.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara selama menjabat sebagai Presiden RI. Hal tersebut ia sampaikan pidato perdana usai resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, pada Minggu (20/10).
"Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami," ujarnya dengan tegas. (M-4)
Kenali profil Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan yang baru dilantik tahun 2026. Simak rekam jejaknya dari Bank Indonesia hingga kancah internasional.
Karier Juda di BI dimulai sebagai Staf Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, termasuk penugasan di Kantor Perwakilan BI London (1992–1999).
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar reshuffle atau perombakan kabinet Merah Putih sore hari ini, Kamis (5/2).
PRESIDEN Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Rakornas 2026), ini rekapnya.
Hensa mengamati bahwa Teddy Indra Wijaya saat ini tengah menikmati apresiasi positif berkat citra dedikasi yang ia tunjukkan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved