Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai nama calon menteri pada kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto erat kaitannya dengan balas jasa dalam pilpres lalu dan adanya intervensi Joko Widodo.
Dedi mengatakan secara umum tidak ada yang menonjol dan meyakinkan dari nama-nama yang datang ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Nama-nama yang muncul masih didominasi tokoh politik, sekaligus anggota kabinet era Jokowi.
Ia mencermati beberapa nama memang memiliki kinerja yang baik selama menjadi menteri di era Presiden Jokowi. Namun, ada beberapa nama yang kinerjanya disorot tetapi tetap dipanggil oleh Prabowo.
"Beberapa nama mungkin cukup baik, dan tidak membuat gaduh, semisal Tito Karnavian, Sri Mulyani. Tetapi nama lain seperti Wahyu Sakti Trenggono, Yaqut Cholil Qoumas, ini dua nama meresahkan, bahkan Yaqut potensial gagal selenggarakan haji kemarin bahkan potensial ada tindakan korupsi dalam hal itu. Semestinya tidak lagi digunakan Prabowo," kata Dedi, kepada Media Indonesia, Selasa (15/10).
Selain itu, ia juga menyoroti nama Raja Juli Antoni dan Bahlil Lahadalia yang dipanggil Prabowo untuk menjadi menteri sementara kinerjanya belum memuaskan. Ia menduga sangat mungkin Jokowi memiliki andil menitipkan nama mereka ke Prabowo.
"Termasuk Raja Juli Antoni, sejauh ini bahkan posisi Wamen di kementerian yang dipimpin AHY itu sama sekali tidak diperlukan. Bahlil untuk kondisi saat ini miliki kekuatan cukup besar, selain loyalis Jokowi ia juga membawa gerbong Golkar, sehingga mustahil ia tidak masuk kabinet," katanya.
Maka dari itu, Dedi mengaku secara umum memang ada sosok yang memiliki kapasitas untuk menjadi menteri. Namun, di sisi lain ada beberapa nama yang masih terkait dengan balas jasa dan intervensi Jokowi.
"Dari seluruh nama ada semacam kesan antiklimaks, tokoh dengan kapasitas bagus mungkin ada, tetapi tidak terjamin bebas dari intervensi Parpol, bahkan intervensi Jokowi. Nuansa kabinet ke depan tidak jauh berbeda dengan kabinet Jokowi, kental muatan balas jasa pada pihak-pihak yang berkontribusi pada pemenangan Pilpres," katanya. (M-4)
Pengamat menilai pemotongan gaji pejabat dan WFH hanya simbolik. Pemerintah diminta fokus pada efisiensi anggaran besar seperti birokrasi dan proyek non-prioritas.
Presiden Prabowo Subianto manfaatkan momen Idul Fitri untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan sejumlah negara muslim.
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
PRESIDEN Prabowo Subianto membuka kemungkinan penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik di Indonesia, meski menekankan keputusan akhir tetap bergantung pada kajian para ahli.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak memiliki komitmen finansial dalam skema iuran Board of Peace atau BoP, peluang kontribusi dalam bentuk lain seperti pasukan perdamaian
PRESIDEN Prabowo Subianto mendorong percepatan pembentukan koperasi desa sebagai solusi untuk memutus ketergantungan petani pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved