Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai nama calon menteri pada kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto erat kaitannya dengan balas jasa dalam pilpres lalu dan adanya intervensi Joko Widodo.
Dedi mengatakan secara umum tidak ada yang menonjol dan meyakinkan dari nama-nama yang datang ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Nama-nama yang muncul masih didominasi tokoh politik, sekaligus anggota kabinet era Jokowi.
Ia mencermati beberapa nama memang memiliki kinerja yang baik selama menjadi menteri di era Presiden Jokowi. Namun, ada beberapa nama yang kinerjanya disorot tetapi tetap dipanggil oleh Prabowo.
"Beberapa nama mungkin cukup baik, dan tidak membuat gaduh, semisal Tito Karnavian, Sri Mulyani. Tetapi nama lain seperti Wahyu Sakti Trenggono, Yaqut Cholil Qoumas, ini dua nama meresahkan, bahkan Yaqut potensial gagal selenggarakan haji kemarin bahkan potensial ada tindakan korupsi dalam hal itu. Semestinya tidak lagi digunakan Prabowo," kata Dedi, kepada Media Indonesia, Selasa (15/10).
Selain itu, ia juga menyoroti nama Raja Juli Antoni dan Bahlil Lahadalia yang dipanggil Prabowo untuk menjadi menteri sementara kinerjanya belum memuaskan. Ia menduga sangat mungkin Jokowi memiliki andil menitipkan nama mereka ke Prabowo.
"Termasuk Raja Juli Antoni, sejauh ini bahkan posisi Wamen di kementerian yang dipimpin AHY itu sama sekali tidak diperlukan. Bahlil untuk kondisi saat ini miliki kekuatan cukup besar, selain loyalis Jokowi ia juga membawa gerbong Golkar, sehingga mustahil ia tidak masuk kabinet," katanya.
Maka dari itu, Dedi mengaku secara umum memang ada sosok yang memiliki kapasitas untuk menjadi menteri. Namun, di sisi lain ada beberapa nama yang masih terkait dengan balas jasa dan intervensi Jokowi.
"Dari seluruh nama ada semacam kesan antiklimaks, tokoh dengan kapasitas bagus mungkin ada, tetapi tidak terjamin bebas dari intervensi Parpol, bahkan intervensi Jokowi. Nuansa kabinet ke depan tidak jauh berbeda dengan kabinet Jokowi, kental muatan balas jasa pada pihak-pihak yang berkontribusi pada pemenangan Pilpres," katanya. (M-4)
Kehadiran Prabowo dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris.
Abad ke-21, menurut Prabowo, merupakan abad ilmu pengetahuan dan teknologi.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved