Presiden Terpilih Diharapkan Bentuk Kabinet yang Efisien dan Efektif

PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto diharapkan mampu membentuk kabinet yang efisien dan efektif. Karenanya, sebelum membentuk kabinet gemuk, dia diminta untuk bisa menelisik kemampuan dan persoalan yang ada di sistem kementerian/lembaga di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin dalam diskusi publik bertajuk Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (11/7).

Menurut Samirin, kabinet yang gemuk tak melulu berkorelasi dengan efektivitas dan kerja yang efisien dari pemerintahan. Justru mencontoh banyak negara, jumlah menteri yang sedikit menggambarkan dan memberikan indikasi pemerintah memiliki tata kelola yang kuat dan efektif.

Baca juga : PAN Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

"Tiongkok yang besar sedemikian menterinya hanya 24. Vietnam dan Singapura hanya punya 18 menteri. Bahkan Amerika Serikat hanya memiliki 14 menteri," ujarnya.

Sementara Indonesia tercatat pernah memiliki jumlah menteri paling sedikit, yakni sebanyak 10 orang pada era Demokrasi Parlementer. Namun Indonesia juga pernah memiliki jumlah menteri yang banyak, yakni 132 menteri pada era Demokrasi Terpimpin.

Namun seiring berjalannya waktu dan pemikiran dari tokoh bangsa, kata Samirin, Indonesia konsisten memiliki jumlah menteri di sekitar 33-34 orang. Itu terbentuk pada saat dan setelah era reformasi. Karenanya, alih-alih terus menambah jumlah kursi menteri, presiden terpilih didorong untuk bisa efisien dan efektif.

Baca juga : Soal Jatah Menteri, Golkar: Kami Siapkan Sesuai Kebutuhan Prabowo

Samirin juga memberikan catatan ihwal sosok yang semestinya layak menduduki kursi menteri. Dia tak menampik, jatah bagi parta-partai pendukung presiden terpilih dalam Pilpres seolah menjadi norma dalam penggunaan hak prerogatif presiden.

Namun dia mengingatkan agar sosok yang dipilih untuk menjadi menteri memiliki profesionalitas dan berintegritas tinggi. Sebab, sejak era reformasi, tercatat sebanyak 12 menteri berlatar belakang partai berakhir sebagai tersangka korupsi.

"Ada kecenderungan menteri dari parpol lebih rentan terhadap korupsi. Ini bisa terjadi karena biaya politik yang mahal, penugasan dari partai untuk mencari dana, atau memang karena karakter politis yang risk taker," terang Samirin.

Baca juga : PDIP: Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Layak Dimatangkan

Dalam era kepimpinan Presiden Joko Widodo, misalnya, sebanyak 6 menteri terseret kasus korupsi. Jumlah itu berpotensi belum final. Pasalnya, pengungkapan hukum membutuhkan waktu dan jumlah menteri era Jokowi menjadi koruptor dapat bertambah di kemudian hari.

Karenanya, Samirin berharap presiden terpilih bisa mengisi kabinet dengan sosok yang memiliki kredibilitas dan integritas. Perubahan jumlah kursi menteri juga diharapkan dilakukan seminimal mungkin dan lebih mengedepankan aspek efektitivitas serta efisiensi.

Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, kabinet gemuk hanya akan berujung pada pemborosan anggaran. Belum lagi ditambah kemungkinan kinerja dari kementerian baru bisa efektif seperti yang diharapkan.

"Efektivitas pemerintahan sangat krusial. Yang namanya government itu harus efektif. Ngapain membuat kabinet gemoy (gemuk), karena itu akan memperbesar belanja rutinnya, kabinet yang ramping saja," kata dia. (Z-6)