Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR lembaga survei Kodai Kopi, Hendri Satrio, menilai bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyingkirkan jajaran tak bekerja dengan benar untuk rakyat sebagai hal serius.
Menurutnya, ultimatum Prabowo itu senada dengan sigi yang dilakukan Kedia Kopi terkait persepsi publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Penyumbang terbesar ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Pak Prabowo itu karena etika buruk para pembantunya. Jadi sangat mungkin untuk reshuffle dan serius itu Pak Prabowo," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (7/2).
Dalam sigi tersebut, 68,2% responden menilai perilaku pejabat atau menteri Prabowo yang kurang pantas membuat mereka kurang puas dengan kinerja Prabowo. Bahkan, Hendri menyinggung bahwa publik sudah mempertanyakan masalah reshuffle sejak Prabowo pertama kali melantik jajaran Kabinet Merah Putih.
"Kalau diingat, pelantikan jam 10, jam 12 itu netizen, masyarakat di warung-warung kopi sudah bertanya, ini reshufflenya mau kapan?" pungkasnya.
Selain kinerja para pembantu Prabowo, sigi Kedai Kopi juga mengungkap alasan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. 67,9% di antaranya karena kebijakan ekonomi Prabowo dinilai kurang berpihak pada rakyat kecil, sementara 64,8% tidak puas karena tidak ada perubahan yang signifikan dari pemerintahan sebelumnya.
Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana menduga, reshuffle akan menyasar anggota Kabinet Merah Putih yang selama ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, misalnya yang terkait dengan urusan pagar laut dan kelangkaan gas elpiji 3 kg.
Namun, pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu menggarisbawahi bahwa proses reshuffle juga tak hanya memperhitungkan satu variable itu saja. Pasalnya, proses tarik menarik di internal Koalisi Indonesia Maju, gabungan partai pendukung pemerintah, juga akan terjadi.
"Saya yakin ada bargaining di antara koalisi partai politik, enggak semudah yang kita bayangkan juga," kata Aditya. (Tri/J-2)
Prabowo memilih beberapa orang bermasalah hukum untuk masuk ke dalam kabinetnya, hal itu menandakan bahwa tidak ada komitmen awal pemerintahaannya terhadap penegakan hukum.
Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri,
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Para menteri ini dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberi komentar terkait dirinya yang diisukan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia mengatakan tetap bekerja.
Jika pemerintah tetap melakukan efisiensi, maka kementerian atau lembaga yang disasar adalah sektor nonteknis atau tidak terkait pelayanan publik
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya di Hambalang..
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved