Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Kebijakan Publik Sugiyanto Emik mengatakan proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan terlaksana dalam waktu dekat.
Menurutnya hal itu karena proses perpindahan memerlukan waktu lama dan juga untuk Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Daerah Khusus Jakarta (DKJ) juga belum ditandatangani, sehingga bisa jadi para ASN belum bisa pindah gara-gara hal itu.
"Memang Presiden Jokowi kan nggak berani tanda-tangan, yang jadi soal kan di situ kan. Kalau dia berani kan dia teken," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (9/10).
Baca juga : Mundur Lagi, ASN Pindah ke IKN Pada Januari 2025
Lebih lanjut, Sugiyanto juga mengatakan presiden juga mempertimbangkan hal lain, misalnya perpindahan dilakukan para pemerintah baru Prabowo Subianto.
Namun, jika hal itu benar terjadi, justru perpindahan ini semakin tidak bisa terlaksana. "Jadi kemungkinan juga nggak akan cepat dia terbitkan di awal pemerintahannya. Karena kalau dia terbitkan Keppres dia akan disibukkan oleh urusan perpindahan ini. Akhirnya semua konsentrasi janji kampanye Prabowo nggak bisa terrealisasi," jelasnya.
Ia juga mengatakan, Prabowo hampir dipastikan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. "Karena konsentrasi terpecah nanti dia mau jalankan janji kampanye, Pastinya itu akan ditunda itu semua," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan Jokowi seharusnya bisa lebih cepat untuk memindahkan para ASN ke IKN dan segera menandatangani Keppres DKJ, jika tidak potensinya tidak akan terealisasi di pemerintahan Prabowo.
"Harusnya Jokowi segera teken, jadi pemerintahan barunya mengikuti.Tapi kalau Jokowi nggak tekan, Prabowo akan berhitung. Dia punya kewajiban janji kampanye yang harus dia realisasi," pungkasnya. (S-1)
Selain fokus pada perkantoran, pemerintah juga mulai memetakan pengembangan ekosistem pendukung di luar urusan birokrasi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai permintaan Presiden Prabowo Subianto mengenai koreksi desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan di IKN
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, akan berlanjut hingga 2028. Hal setelah Presiden Prabowo Subianto berkunjung
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono optimistis setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.
Penguatan infrastruktur bagi lembaga negara menjadi prioritas utama Presiden saat ini.
IKN dipandang sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo yang tidak ingin ditinggalkan begitu saja.
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kepastian anggaran menyusul terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN memprioritaskan penanganan terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti penambangan, pembukaan lahan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai, pemangkasan HGU di IKN perlu mempertimbangkan dampak terhadap investasi dan pembangunan di IKN.
Pembangunan kawasan strategis bagi lembaga Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi bergulir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved