Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Kebijakan Publik Sugiyanto Emik mengatakan proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan terlaksana dalam waktu dekat.
Menurutnya hal itu karena proses perpindahan memerlukan waktu lama dan juga untuk Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Daerah Khusus Jakarta (DKJ) juga belum ditandatangani, sehingga bisa jadi para ASN belum bisa pindah gara-gara hal itu.
"Memang Presiden Jokowi kan nggak berani tanda-tangan, yang jadi soal kan di situ kan. Kalau dia berani kan dia teken," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (9/10).
Baca juga : Mundur Lagi, ASN Pindah ke IKN Pada Januari 2025
Lebih lanjut, Sugiyanto juga mengatakan presiden juga mempertimbangkan hal lain, misalnya perpindahan dilakukan para pemerintah baru Prabowo Subianto.
Namun, jika hal itu benar terjadi, justru perpindahan ini semakin tidak bisa terlaksana. "Jadi kemungkinan juga nggak akan cepat dia terbitkan di awal pemerintahannya. Karena kalau dia terbitkan Keppres dia akan disibukkan oleh urusan perpindahan ini. Akhirnya semua konsentrasi janji kampanye Prabowo nggak bisa terrealisasi," jelasnya.
Ia juga mengatakan, Prabowo hampir dipastikan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. "Karena konsentrasi terpecah nanti dia mau jalankan janji kampanye, Pastinya itu akan ditunda itu semua," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan Jokowi seharusnya bisa lebih cepat untuk memindahkan para ASN ke IKN dan segera menandatangani Keppres DKJ, jika tidak potensinya tidak akan terealisasi di pemerintahan Prabowo.
"Harusnya Jokowi segera teken, jadi pemerintahan barunya mengikuti.Tapi kalau Jokowi nggak tekan, Prabowo akan berhitung. Dia punya kewajiban janji kampanye yang harus dia realisasi," pungkasnya. (S-1)
PT PP mencatat progres positif dalam pembangunan Peningkatan Jalan Kawasan West Residence di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kawasan hunian pekerja konstruksi ini juga terhubung dengan kawasan lain seperti kawasan hankam, hunian BIN dan Polri, serta kawasan legislatif.
Tahapan selanjutnya adalah menunggu penerbitan surat keputusan pendirian perpustakaan beserta struktur pengelolanya yang akan ditetapkan oleh OIKN dan Kementerian Agama.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
SELUAS 833 hektare lahan perhutanan sosial dibagikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan IKN.
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berupaya memperkuat pelaku usaha lokal agar dapat membangun ekosistem ekonomi di kawasan IKN.
Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta menggelar seminar nasional bertajuk Beyond Construction in Indonesia (Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu Kota Nusantara).
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kepastian anggaran menyusul terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN memprioritaskan penanganan terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti penambangan, pembukaan lahan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved