Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PENGAMAT Kebijakan Publik Sugiyanto Emik mengatakan proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan terlaksana dalam waktu dekat.
Menurutnya hal itu karena proses perpindahan memerlukan waktu lama dan juga untuk Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Daerah Khusus Jakarta (DKJ) juga belum ditandatangani, sehingga bisa jadi para ASN belum bisa pindah gara-gara hal itu.
"Memang Presiden Jokowi kan nggak berani tanda-tangan, yang jadi soal kan di situ kan. Kalau dia berani kan dia teken," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (9/10).
Baca juga : Mundur Lagi, ASN Pindah ke IKN Pada Januari 2025
Lebih lanjut, Sugiyanto juga mengatakan presiden juga mempertimbangkan hal lain, misalnya perpindahan dilakukan para pemerintah baru Prabowo Subianto.
Namun, jika hal itu benar terjadi, justru perpindahan ini semakin tidak bisa terlaksana. "Jadi kemungkinan juga nggak akan cepat dia terbitkan di awal pemerintahannya. Karena kalau dia terbitkan Keppres dia akan disibukkan oleh urusan perpindahan ini. Akhirnya semua konsentrasi janji kampanye Prabowo nggak bisa terrealisasi," jelasnya.
Ia juga mengatakan, Prabowo hampir dipastikan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. "Karena konsentrasi terpecah nanti dia mau jalankan janji kampanye, Pastinya itu akan ditunda itu semua," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan Jokowi seharusnya bisa lebih cepat untuk memindahkan para ASN ke IKN dan segera menandatangani Keppres DKJ, jika tidak potensinya tidak akan terealisasi di pemerintahan Prabowo.
"Harusnya Jokowi segera teken, jadi pemerintahan barunya mengikuti.Tapi kalau Jokowi nggak tekan, Prabowo akan berhitung. Dia punya kewajiban janji kampanye yang harus dia realisasi," pungkasnya. (S-1)
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Permintaan pergudangan di Banjarmasin mengalami lonjakan signifikan sepanjang 2025, seiring dengan transformasi kawasan industri
Selain inovasi tersebut, proyek ini juga menerapkan konsep Bangunan Gedung Cerdas dan Bangunan Gedung Hijau yang mampu menghemat energi secara signifikan.
REI tegaskan properti sebagai pengungkit ekonomi nasional lewat pendekatan Propertinomic, dimulai dari Kalimantan Timur, jantung Ibu Kota Negara (IKN).
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan memprotes langkah pemerintah yang menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis anggaran yang dialokasikan untuk IKN bisa segera cair.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved