Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan survei dari lembaga Indikator Politik yang mencatat sekitar 75% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo merupakan bukti kepercayaan masyarakat.
Dalam survei tersebut, Indikator Politik menunjukkan 75 persen masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menjelang masa jabatannya berakhir.
"Hasil ini mencerminkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi serta kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan selama ini," kata Yusuf dalam pesan tertulis yang diterima hari ini.
Baca juga : Presiden Berpihak, Kualitas Demokrasi dan Kepercayaan Publik Terdampak
Yusuf menghargai dan mengapresiasi hasil survei dari Indikator Politik yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo masih sangat tinggi.
Menurut Yusuf, tingkat kepuasan yang tinggi ini adalah bukti bahwa upaya keras pemerintah dalam berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah masih dihadapkan pada banyak tantangan. Oleh karenanya, Presiden Jokowi terus mendorong inovasi dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Baca juga : Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Presiden Jokowi Menurun
Kepala Negara pun selalu terbuka dengan saran dan masukan dari seluruh elemen masyarakat. "Beliau selalu terbuka terhadap masukan dari semua elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia," kata Yusuf.
Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebut tren kepuasan terhadap Jokowi melorot. Berdasarkan data tersebut, ada penurunan dari survei Indikator Politik pada bulan Juli 2024 di angka 82% dan September 2024 di angka 75%.
Survei ini juga memaparkan bahwa mayoritas publik menilai kondisi pemberantasan korupsi di pemerintahan sekarang buruk. "Pemberantasan korupsi lebih banyak dinilai buruk/sangat buruk," jelas Burhanuddin.
Berdasarkan tren survei Indikator Politik, tren publik yang menilai pemberantasan korupsi buruk cenderung naik dari 34% menjadi 37,7%. Kemudian yang menilai pemberantasan korupsi baik turun dari 29,4% ke 26%.(Ant/P-2)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, akan berupaya menjaga kepercayaan warga di tengah pengerahan aparat federal
PT Mahkota Propertindo Indo Permata (MPIP) dan PT Mahkota Propertindo Indo Senayan (MPIS) kembali menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada para investor.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari 93 persen.
YAYASAN Belas Kasih meluncurkan aplikasi Belas Kasih pada Jumat (9/5). Aplikasi ini untuk memudahkan donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, serta wujud transparansi dana
Arif menyebut Polri perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Khususnya, terhadap berbagai praktik tindakan melawan hukum dan inkonstitusional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved