Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
TENTARA Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu profesi yang banyak didambakan oleh semua orang termasuk kalangan pemuda. Banyak juga masyarakat yang tertarik untuk mengetahui berapa besar gaji yang diterima oleh anggota TNI.
Gaji TNI diatur berdasarkan pangkat dan masa dinas mereka, dan meskipun gaji pokok sudah diatur dalam peraturan pemerintah, masih ada beberapa tunjangan dan fasilitas tambahan yang diberikan.
Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai gaji TNI berdasarkan pangkat serta beberapa tunjangan yang mereka terima.
Baca juga : Pengamat Harap tidak Ada Gap Gaji Dosen Negeri dan Swasta
Pada tahun 2024, gaji TNI mengalami kenaikan sebesar 8%, yang berlaku untuk seluruh golongan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan aparatur negara.
Anggota TNI juga menerima tunjangan kinerja yang bervariasi, misalnya:
Selain gaji pokok, anggota TNI juga mendapatkan berbagai tunjangan dan fasilitas lain yang menambah total pendapatan mereka.
Baca juga : THR Gaji ke-13 ASN tak Cukup Dongkrak Perekonomian Nasional, Mengapa?
Salah satu tunjangan yang cukup signifikan adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada perwira TNI sesuai dengan jabatan struktural yang mereka emban.
Tunjangan jabatan ini bervariasi, tergantung dari level kepemimpinan dan tanggung jawab yang dipegang.
Selain tunjangan jabatan, anggota TNI juga mendapatkan tunjangan keluarga, tunjangan risiko operasi, serta fasilitas perumahan dinas bagi mereka yang belum memiliki rumah sendiri.
Baca juga : Ambisi Jokowi Menangkan Gibran, Naikkan Gaji ASN hingga Tingkatkan Anggaran Bansos
Fasilitas kesehatan juga diberikan secara gratis bagi anggota TNI dan keluarganya di rumah sakit milik TNI atau yang bekerjasama dengan pihak militer .
Gaji yang diterima oleh anggota TNI dapat meningkat apabila mereka ditempatkan di lokasi-lokasi khusus atau menjalankan misi berbahaya.
Penugasan di daerah perbatasan, misalnya, memberikan tambahan tunjangan risiko. Selain itu, anggota TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB atau misi internasional lainnya, seperti UNIFIL di Lebanon, juga menerima gaji tambahan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PBB.
Pemerintah Indonesia secara rutin meninjau ulang kebijakan terkait gaji pegawai negeri, termasuk TNI. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesejahteraan para prajurit yang setiap harinya mempertaruhkan nyawa demi keamanan negara. Salah satu kebijakan penting adalah pemberian kenaikan gaji secara berkala berdasarkan inflasi dan kondisi ekonomi negara.
Pada 2024, pemerintah telah mengumumkan kenaikan gaji bagi ASN dan TNI sebesar 8%, yang menunjukkan perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan anggota militer. (Z-12)
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin, berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus dengan tiga instansi penegak hukum guna menelusuri kejelasan tindak lanjut laporan dari PPATK.
Aiptu Ikhwan dan Serda Heri Purnomo yang diduga memfitnah dan menganiaya penjual es gabus, Sudrajat harus diproses hukum.
KEPALA Dinas Penerangan TNI AD menyatakan bahwa kasus viral penjual es kue yang diduga menggunakan bahan spons atau gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan kesalahpahaman.
Kebijakan menaikkan gaji aparatur pajak kerap dijadikan dalih seolah-olah mampu memberantas korupsi, padahal faktanya tidak demikian.
Untuk anggota DPRD Jawa Tengah, lanjut Sumanto, tetap akan memperoleh tunjangan perumahan mulai 1 Oktober mendatang dengan nilai telah diturunkan dari sebelumnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menegaskan bahwa besaran tunjangan akan kembali dihitung berdasarkan appraisal.
Momentum ini bisa digunakan oleh juga oleh Presiden sebagai entry point mengevaluasi tunjangan para Menteri dan Wamen.
Puan janji DPR akan berkomitmen membuka ruang komunikasi yang sehat. Ketua DPP PDIP itu berharap berbagai insiden demo tak terulang.
Respons DPR atas kritik publik terkait tunjangan rumah tampak tak mengaku salah atau keliru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved