Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
EKONOM Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet berpandangan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan pada tahun ini tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini didasari karena proporsi dari pekerja pemerintah dalam total angkatan kerja saat ini tidak terlalu besar.
Ia menjelaskan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat yang bekerja di administrasi pemerintahan hanya berkisar 2%-3% terhadap total tenaga kerja yang ada di Indonesia atau di dalam negeri saat ini.
"Dengan porsi pekerja yang tidak terlalu besar tersebut, multiplier effect (efek ganda) yang diberikan ke perekonomian secara umum itu relatif kecil. Tak cukup mendongkrak perekonomian kita," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (16/3)
Baca juga : Gaji PNS Naik 8% di 2024, Segini yang Akan Diterima
Yusuf mengatakan pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN hanya mampu menjaga daya beli masyarakat kelas menengah. Pembagian THR utamanya, diperuntukkan untuk memberikan tambahan konsumsi yang oleh para pekerja yang mendapatkan tunjangan tersebut di tengah mahalnya harga bahan pangan saat ini.
Menurutnya, dengan masih tingginya harga bahan-bahan pokok, membuat kelas menengah merogoh uang belanja kebutuhan pokok lebih dalam.
"THR dan gaji ke-13 ini hanya relatif menjaga daya beli masyarakat di tengah tingginya kebutuhan harga pokok saat ini," pungkas Yusuf.
Baca juga : Ambisi Jokowi Menangkan Gibran, Naikkan Gaji ASN hingga Tingkatkan Anggaran Bansos
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.
Terkait pencairan THR dan gaji ke-13 tahun 2024, dalam PP disebutkan bahwa THR dibayarkan paling cepat sepuluh hari kerja sebelum tanggal hari raya.
Terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyampaikan melalui pemberian THR dan gaji ke-13 ASN dengan tunjangan kinerja 100% diharapkan menguatkan aktivitas konsumsi masyarakat dan mendorong perekonomian Indonesia dapat mencapai 5,2% secara year on year (yoy) pada tahun ini.
Baca juga : Gaji ASN Naik di 2024, Pagu Anggaran Kemenkeu Naik Rp3,7 Triliun
“Harapannya pemberian THR dan gaji ke-13 ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan agar berdampak positif bagi perekonomian nasional,” tuturnya dalam keterangan resmi.
Total anggaran yang akan dikucurkan pemerintah untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN mencapai Rp99,5 triliun. Jumlah ini terdiri dari Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13
"Besaran THR dan Gaji ke-13 bagi ASN, TNI, serta Polri juga turut disesuaikan dengan situasi keuangan negara dan tantangan perekonomian nasional," kata Febrio. (Ins/Z-7)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.
Para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Para tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut, mulai dari perekrut awal, perawat bayi, pembuat dokumen palsu, hingga pengiriman bayi ke luar negeri.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved