Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menilai penetapan Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2024-2029 tak ada hubungannya dengan tanda bahwa PDIP akan masuk ke dalam koalisi Prabowo Subianto.
Menurut Hensat, masih jauh untuk menafsirkan penetapan tersebut sebagai sinyal bergabungnya PDI Perjuangan ke dalam koalisi Prabowo. Ia melihat, PDIP bisa jadi menjadi mitra pemerintah tanpa harus bergabung ke dalam koalisi.
"DNA PDI Perjuangan ini di perjuangannya, nah kalau mereka sedang dalam mode perjuangannya, biasanya elektabilitas mereka naik dan PDI juga pernah dalam posisi menjadi jembatan, pada era Pak Taufiq Kiemas jadi Ketua MPR antara oposisi dengan program-program SBY saat itu," kata Hensat kepada wartawan, Rabu (2/10).
Baca juga : Mega Bertemu Prabowo setelah Pelantikan, Puan: Kata Siapa?
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu tak menampik jika Prabowo pun terlihat ingin merangkul PDI Perjuangan. Ia menilai, Prabowo ingin melihat keharmonisan antara kubunya sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg 2024.
"Prabowo menyadari bahwa PDI Perjuangan sebenarnya lawan yang harusnya dijadikan teman juga, karena dengan merangkul PDI Perjuangan ini akan memengaruhi pemerintahan Praboowo Subianto 5 bahkan 10 tahun ke depan," kata Hensat.
Hensat lalu memprediksi, keinginan Prabowo untuk merangkul semua pihak sepertinya bisa terjadi. Hal itu, menurutnya, terlihat dari momen pertemuan antara Prabowo dengan Puan Maharani di acara pelantikan anggota DPR/MPR 2024-2029.
Baca juga : Pengamat Nilai Puan Maharani Sebagai Politikus Mumpuni
"Kalau dari pertemuan di DPR kemarin Puan ini juga terlihat seperti yang ingin berkomunikasi dengan semua pihak, sehingga keinginan Prabowo ingin merangkul semua pihak sepertinya bisa terjadi," katanya.
"Tapi apakah nanti langsung ditasbihkan dengan tidak adanya oposisi nanti di pemerintahan Prabowo, belum tentu juga, bisa jadi PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan," lanjutnya.
Hensat pun melihat, momen pertemuan antara Prabowo dengan Puan Maharani itu juga harus dipahami oleh parpol-parpol pendukung Prabowo di Pilpres 2024.
Baca juga : Pertemuan Jokowi dan Megawati Menyamakan Persepsi Menuju 2024
Sebab, kata Hensat, hal itu bisa saja menjadi uji loyalitas untuk para parpol yang sudah bergabung di koalisi Prabowo sejak Pilpres kemarin.
"Gestur-gestur politik ini seharusnya dipahami oleh para politisi di koalisi Prabowo, jadi seberapa kuat loyalitas mereka kepada pak Prabowo itu kan diukurnya bukan lewat nanti setelah pelantikan, tapi dari sekarang ini bagaimana," kata Hensat.
"Kalau masih galau-galau misal masih mengharapkan ke pak Jokowi, atau Gibran, baru nantinya ke Prabowo, itu nanti Prabowo punya penilaian tersendiri," pungkasnya. (J-2)
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved