Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menilai penetapan Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2024-2029 tak ada hubungannya dengan tanda bahwa PDIP akan masuk ke dalam koalisi Prabowo Subianto.
Menurut Hensat, masih jauh untuk menafsirkan penetapan tersebut sebagai sinyal bergabungnya PDI Perjuangan ke dalam koalisi Prabowo. Ia melihat, PDIP bisa jadi menjadi mitra pemerintah tanpa harus bergabung ke dalam koalisi.
"DNA PDI Perjuangan ini di perjuangannya, nah kalau mereka sedang dalam mode perjuangannya, biasanya elektabilitas mereka naik dan PDI juga pernah dalam posisi menjadi jembatan, pada era Pak Taufiq Kiemas jadi Ketua MPR antara oposisi dengan program-program SBY saat itu," kata Hensat kepada wartawan, Rabu (2/10).
Baca juga : Mega Bertemu Prabowo setelah Pelantikan, Puan: Kata Siapa?
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu tak menampik jika Prabowo pun terlihat ingin merangkul PDI Perjuangan. Ia menilai, Prabowo ingin melihat keharmonisan antara kubunya sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg 2024.
"Prabowo menyadari bahwa PDI Perjuangan sebenarnya lawan yang harusnya dijadikan teman juga, karena dengan merangkul PDI Perjuangan ini akan memengaruhi pemerintahan Praboowo Subianto 5 bahkan 10 tahun ke depan," kata Hensat.
Hensat lalu memprediksi, keinginan Prabowo untuk merangkul semua pihak sepertinya bisa terjadi. Hal itu, menurutnya, terlihat dari momen pertemuan antara Prabowo dengan Puan Maharani di acara pelantikan anggota DPR/MPR 2024-2029.
Baca juga : Pengamat Nilai Puan Maharani Sebagai Politikus Mumpuni
"Kalau dari pertemuan di DPR kemarin Puan ini juga terlihat seperti yang ingin berkomunikasi dengan semua pihak, sehingga keinginan Prabowo ingin merangkul semua pihak sepertinya bisa terjadi," katanya.
"Tapi apakah nanti langsung ditasbihkan dengan tidak adanya oposisi nanti di pemerintahan Prabowo, belum tentu juga, bisa jadi PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan," lanjutnya.
Hensat pun melihat, momen pertemuan antara Prabowo dengan Puan Maharani itu juga harus dipahami oleh parpol-parpol pendukung Prabowo di Pilpres 2024.
Baca juga : Pertemuan Jokowi dan Megawati Menyamakan Persepsi Menuju 2024
Sebab, kata Hensat, hal itu bisa saja menjadi uji loyalitas untuk para parpol yang sudah bergabung di koalisi Prabowo sejak Pilpres kemarin.
"Gestur-gestur politik ini seharusnya dipahami oleh para politisi di koalisi Prabowo, jadi seberapa kuat loyalitas mereka kepada pak Prabowo itu kan diukurnya bukan lewat nanti setelah pelantikan, tapi dari sekarang ini bagaimana," kata Hensat.
"Kalau masih galau-galau misal masih mengharapkan ke pak Jokowi, atau Gibran, baru nantinya ke Prabowo, itu nanti Prabowo punya penilaian tersendiri," pungkasnya. (J-2)
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak aparat berwenang untuk menyelidiki tuntas kasus beras oplosan. Karena praktik culas itu merugikan rakyat.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved