Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menilai penetapan Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2024-2029 tak ada hubungannya dengan tanda bahwa PDIP akan masuk ke dalam koalisi Prabowo Subianto.
Menurut Hensat, masih jauh untuk menafsirkan penetapan tersebut sebagai sinyal bergabungnya PDI Perjuangan ke dalam koalisi Prabowo. Ia melihat, PDIP bisa jadi menjadi mitra pemerintah tanpa harus bergabung ke dalam koalisi.
"DNA PDI Perjuangan ini di perjuangannya, nah kalau mereka sedang dalam mode perjuangannya, biasanya elektabilitas mereka naik dan PDI juga pernah dalam posisi menjadi jembatan, pada era Pak Taufiq Kiemas jadi Ketua MPR antara oposisi dengan program-program SBY saat itu," kata Hensat kepada wartawan, Rabu (2/10).
Baca juga : Mega Bertemu Prabowo setelah Pelantikan, Puan: Kata Siapa?
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu tak menampik jika Prabowo pun terlihat ingin merangkul PDI Perjuangan. Ia menilai, Prabowo ingin melihat keharmonisan antara kubunya sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg 2024.
"Prabowo menyadari bahwa PDI Perjuangan sebenarnya lawan yang harusnya dijadikan teman juga, karena dengan merangkul PDI Perjuangan ini akan memengaruhi pemerintahan Praboowo Subianto 5 bahkan 10 tahun ke depan," kata Hensat.
Hensat lalu memprediksi, keinginan Prabowo untuk merangkul semua pihak sepertinya bisa terjadi. Hal itu, menurutnya, terlihat dari momen pertemuan antara Prabowo dengan Puan Maharani di acara pelantikan anggota DPR/MPR 2024-2029.
Baca juga : Pengamat Nilai Puan Maharani Sebagai Politikus Mumpuni
"Kalau dari pertemuan di DPR kemarin Puan ini juga terlihat seperti yang ingin berkomunikasi dengan semua pihak, sehingga keinginan Prabowo ingin merangkul semua pihak sepertinya bisa terjadi," katanya.
"Tapi apakah nanti langsung ditasbihkan dengan tidak adanya oposisi nanti di pemerintahan Prabowo, belum tentu juga, bisa jadi PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan," lanjutnya.
Hensat pun melihat, momen pertemuan antara Prabowo dengan Puan Maharani itu juga harus dipahami oleh parpol-parpol pendukung Prabowo di Pilpres 2024.
Baca juga : Pertemuan Jokowi dan Megawati Menyamakan Persepsi Menuju 2024
Sebab, kata Hensat, hal itu bisa saja menjadi uji loyalitas untuk para parpol yang sudah bergabung di koalisi Prabowo sejak Pilpres kemarin.
"Gestur-gestur politik ini seharusnya dipahami oleh para politisi di koalisi Prabowo, jadi seberapa kuat loyalitas mereka kepada pak Prabowo itu kan diukurnya bukan lewat nanti setelah pelantikan, tapi dari sekarang ini bagaimana," kata Hensat.
"Kalau masih galau-galau misal masih mengharapkan ke pak Jokowi, atau Gibran, baru nantinya ke Prabowo, itu nanti Prabowo punya penilaian tersendiri," pungkasnya. (J-2)
Ketika ditanya soal kemungkinan Kongres digelar di Bali, Deddy hanya menjawab singkat.
Ada peluang PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres seusai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.
Sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, menjadikan acara ini salah satu konsolidasi internal terbesar partai.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat. Adapun, transfer data itu merupakan salah satu poin dalam kerangka kesepakatan dengan AS.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved