Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menilai penetapan Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2024-2029 tak ada hubungannya dengan tanda bahwa PDIP akan masuk ke dalam koalisi Prabowo Subianto.
Menurut Hensat, masih jauh untuk menafsirkan penetapan tersebut sebagai sinyal bergabungnya PDI Perjuangan ke dalam koalisi Prabowo. Ia melihat, PDIP bisa jadi menjadi mitra pemerintah tanpa harus bergabung ke dalam koalisi.
"DNA PDI Perjuangan ini di perjuangannya, nah kalau mereka sedang dalam mode perjuangannya, biasanya elektabilitas mereka naik dan PDI juga pernah dalam posisi menjadi jembatan, pada era Pak Taufiq Kiemas jadi Ketua MPR antara oposisi dengan program-program SBY saat itu," kata Hensat kepada wartawan, Rabu (2/10).
Baca juga : Mega Bertemu Prabowo setelah Pelantikan, Puan: Kata Siapa?
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu tak menampik jika Prabowo pun terlihat ingin merangkul PDI Perjuangan. Ia menilai, Prabowo ingin melihat keharmonisan antara kubunya sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg 2024.
"Prabowo menyadari bahwa PDI Perjuangan sebenarnya lawan yang harusnya dijadikan teman juga, karena dengan merangkul PDI Perjuangan ini akan memengaruhi pemerintahan Praboowo Subianto 5 bahkan 10 tahun ke depan," kata Hensat.
Hensat lalu memprediksi, keinginan Prabowo untuk merangkul semua pihak sepertinya bisa terjadi. Hal itu, menurutnya, terlihat dari momen pertemuan antara Prabowo dengan Puan Maharani di acara pelantikan anggota DPR/MPR 2024-2029.
Baca juga : Pengamat Nilai Puan Maharani Sebagai Politikus Mumpuni
"Kalau dari pertemuan di DPR kemarin Puan ini juga terlihat seperti yang ingin berkomunikasi dengan semua pihak, sehingga keinginan Prabowo ingin merangkul semua pihak sepertinya bisa terjadi," katanya.
"Tapi apakah nanti langsung ditasbihkan dengan tidak adanya oposisi nanti di pemerintahan Prabowo, belum tentu juga, bisa jadi PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan," lanjutnya.
Hensat pun melihat, momen pertemuan antara Prabowo dengan Puan Maharani itu juga harus dipahami oleh parpol-parpol pendukung Prabowo di Pilpres 2024.
Baca juga : Pertemuan Jokowi dan Megawati Menyamakan Persepsi Menuju 2024
Sebab, kata Hensat, hal itu bisa saja menjadi uji loyalitas untuk para parpol yang sudah bergabung di koalisi Prabowo sejak Pilpres kemarin.
"Gestur-gestur politik ini seharusnya dipahami oleh para politisi di koalisi Prabowo, jadi seberapa kuat loyalitas mereka kepada pak Prabowo itu kan diukurnya bukan lewat nanti setelah pelantikan, tapi dari sekarang ini bagaimana," kata Hensat.
"Kalau masih galau-galau misal masih mengharapkan ke pak Jokowi, atau Gibran, baru nantinya ke Prabowo, itu nanti Prabowo punya penilaian tersendiri," pungkasnya. (J-2)
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved