Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR resmi menetapkan susunan pimpinan untuk periode 2024-2029. Hal ini diputuskan usai Sidang Paripurna dengan Agenda Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPR/DPD/MPR RI periode 2024-2029, Selasa (1/10).
"Apakah disetujui, dan ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Saya minta pendapatnya? Setuju?" kata Ketua sementara DPR Guntur Sasono di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).
Seluruh peserta menyatakan setuju. Adapun susunannya mengikuti paket aturan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pimpinan DPR diisi oleh lima partai politik (parpol) dengan perolehan lima besar kursi di DPR.
Baca juga : Puan Ingin DPR Menjadi Lembaga Legislasi Berkualitas
Selain PDIP, yang mendapatkan kursi pimpinan adalah Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan NasDem. Empat partai itu mendapatkan kursi wakil ketua DPR.
Adapun susunannya yakni dari PDIP, Puan Maharani menjabat Ketua DPR. Lalu, wakil ketua DPR dari Partai Gerindra yaitu Sufmi Dasco Ahmad sebagai wakil ketua DPR.
Kemudian, Golkar menunjuk Adies Kadir sebagai wakil ketua DPR. Selanjutnya, dari PKB ialah Cucun Ahmad Syamsurijal, dan NasDem menunjuk Saan Mustopa. (J-2)
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved