Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PUAN Maharani resmi dilantik sebagai anggota DPR periode 2024-202. Puan ingin membawa DPR menjadi lembaga yang mampu melahirkan produk legislasi berkualiatas.
"Kita membangun legislasi yang memang berkualitas tidak perlu muluk-muluk," ujar Puan di Jakarta, Selasa (1/10).
Puan mengingatkan pembuatan undang-undang tidak hanya dilakukan oleh DPR. Melainkan perlu keterlibatan penuh dari pemerintah.
Baca juga : Publik Tunggu Aturan Turunan UU TPKS
"Jadi sinergitas antara keduanya itu memang harus terbangun," bebernya.
Ketua DPR periode 2019-2024 ini juga menekankan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga undang-undang yang dihasilkan berdampak baik untuk masyarakat.
"Produk dari legislasi tersebut akan bermanfaat untuk rakyat dan bangsa dan negara," bebernya.
Lebih lanjut, Puan enggan berkomentar banyak ihwal rencana kembali memimpin DPR. "Insyallah Amiin (jadi ketua DPR)," tandasnya. (P-5)
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Yohana mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dianggap perlu direvisi dengan meniru konsep Omnibus law.
"Rasanya kurang tepat jika sebagai negara hukum, Indonesia masih memberlakukan peraturan yang cenderung mengabaikan aspek pluralitas keagamaan di Indonesia," ungkap Pingkan.
Sebanyak 5 fraksi menyatakan tidak setuju pembahasan RUU KK dilanjutkan ke tingkat selanjutnya sebagai RUU inisiatif DPR. Ke-5 fraksi tersebut adalah PDIP, NasDem, Golkar, PKB, dan Demokrat.
PEMERINTAH bersama DPR tengah membahas revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana. Revisi UU tersebut saat ini masih dibahas bersama Komisi VIII DPR.
Untuk masa sidang saat ini, Panitia Kerja (Panja) RUU PKS akan fokus menghimpun masukan dari berbagai kalangan dan pemangku kepentingan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved