Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 732 anggota DPR dan DPD baru dilantik hari ini, Selasa (1/10). Mereka semua dipastikan sudah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
“Seluruh anggota DPR dan DPD periode 2024-2029, sebagaimana yang dilantik hari ini Selasa, 1 Oktober, telah menyampaikan LHKPN-nya secara lengkap, yakni sejumlah 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD,” kata anggota Tim juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (1/10).
Budi menjelaskan sebanyak 323 dari 580 anggota DPR yang dilantik hari ini merupakan petahana. Sebanyak 257 orang lainnya merupakan legislator yang baru masuk ke Senayan.
Baca juga : KPK dan KPU Bahas Soal LHKPN Bersama
“Sedangkan dari 152 anggota DPD tercatat 67 berstatus sebagai petahana dan 85 sebagai non-petahana,” ujar Budi.
Budi mengingatkan untuk para anggota DPR maupun DPD yang bukan petahana kembali menyerahkan LHKPN. Berkas itu penting untuk pemantauan aset awal menjabat para wakil rakyat.
“Bagi yang berstatus petahana atau yang merupakan wajib lapor LHKPN pada periode sebelumnya, dapat menggunakan laporan LHKPN periodik tahun 2023 yang disampaikan pada 2024,” ucap Yudi.
Masyarakat dipersilakan memantau LHKPN para legislator periode 2024 sampai 2029. KPK memastikan datanya sudah dipublikasikan semua. (J-2)
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
KETUA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin dianugerahi Doctor Honoris Causa (Dr. HC) bidang International Regional Studies dari KMOU.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Sultan Baktiar Najamudin menilai pilihan untuk tetap netral merupakan manifestasi nyata dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
DPD RI juga mendesak percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan untuk memperkuat karakter Indonesia sebagai negara maritim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved