Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
SEBANYAK 732 anggota DPR dan DPD baru dilantik hari ini, Selasa (1/10). Mereka semua dipastikan sudah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
“Seluruh anggota DPR dan DPD periode 2024-2029, sebagaimana yang dilantik hari ini Selasa, 1 Oktober, telah menyampaikan LHKPN-nya secara lengkap, yakni sejumlah 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD,” kata anggota Tim juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (1/10).
Budi menjelaskan sebanyak 323 dari 580 anggota DPR yang dilantik hari ini merupakan petahana. Sebanyak 257 orang lainnya merupakan legislator yang baru masuk ke Senayan.
Baca juga : KPK dan KPU Bahas Soal LHKPN Bersama
“Sedangkan dari 152 anggota DPD tercatat 67 berstatus sebagai petahana dan 85 sebagai non-petahana,” ujar Budi.
Budi mengingatkan untuk para anggota DPR maupun DPD yang bukan petahana kembali menyerahkan LHKPN. Berkas itu penting untuk pemantauan aset awal menjabat para wakil rakyat.
“Bagi yang berstatus petahana atau yang merupakan wajib lapor LHKPN pada periode sebelumnya, dapat menggunakan laporan LHKPN periodik tahun 2023 yang disampaikan pada 2024,” ucap Yudi.
Masyarakat dipersilakan memantau LHKPN para legislator periode 2024 sampai 2029. KPK memastikan datanya sudah dipublikasikan semua. (J-2)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
DPD RI masih menghadapi kesenjangan yang lebar baik dalam hal kapasitas SDM, infrastruktur, maupun regulasi digital.
Koperasi Merah Putih mampu mendorong transformasi dan menumbuhkan geliat ekonomi di daerah.
Sultan menjelaskan, DPD RI memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda dan Ranperda, terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kewilayahan.
MASYARAKAT begitu antusias menyaksikan Kejuaraan Tinju Amatir PFM Cup I Tahun 2025.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi pilar strategis pembangunan nasional yang harus mendapat dukungan dari berbagai komponen bangsa.
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved