DPR Gelar Rapat Paripurna Terakhir Dipimpin Puan Maharani

Jimly Asshiddiqie: Reformasi Polri tak Bisa Instan, 30 Aturan Internal Perlu Dibahas

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.

Menkeu Soroti Penghapusan 11 Juta Peserta PBI BPJS, Minta Penonaktifan tak Mendadak

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.

DPR Pastikan Layanan Kesehatan PBI BPJS Tetap Aktif, Pemerintah Tanggung Iuran 3 Bulan

DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.

Ruang UMKM di PIK 2 Baru Terisi 9 Persen, DPR RI Geram

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin, DPR: Pajak dan Bea Cukai Masih Jadi Lahan Korupsi

Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.

DPR Pastikan Operasional Hulu Migas PGN Saka Patuhi Regulasi

Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.

Rapat Paripurna DPR Setujui Adies Kadir Jadi Hakim MK, Ketua Komisi III Jelaskan Alasannya

RAPAT Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui pencalonan Adies Kadir jadi Hakim MK atau Mahkamah Konstitusi dari DPR RI yang sebelumnya wakil ketua DPR RI

DPR Sahkan RUU Pengelolaan Ruang Udara Jadi Undang-Undang, Berikut Poin-Poin Utamanya

Ketua Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara, Endipat Wijaya menyampaikan bahwa RUU ini terdiri dari 8 Bab dan 63 Pasal yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR R.

DPR Sahkan Perubahan Prolegnas 2025-2029 hingga Prolegnas Prioritas 2025 dan 2026

Jumlah Prolegnas 2025-2029 yang telah ditetapkan sebanyak 198 RUU, Prolegnas Prioritas 2025 52 RUU, dan Prolegnas Prioritas 2026 67 RUU, beserta 5 RUU Kumulatif Terbuka.

Puan Sebut Revisi UU TNI Sesuai Mekanisme dan Kedepankan Supremasi Sipil

KETUA DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

RUU TNI Diputuskan di Rapat Paripurna Hari Ini

DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).

Tuai Polemik, DPR akan Tetap Sahkan Revisi UU TNI di Paripurna Besok

DPR RI dipastikan akan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi UU TNI di rapat paripurna DPR, besok.

Koperasi Waralaba

Reformasi Peradilan dan Krisis Integritas

Intervensi Birokrasi dalam Pendidikan Dokter Spesialis

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting

Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran

Puluhan Ribu Mitra Grab & OVO Terima Dana Tunai dan Beasiswa Total 16,2 Miliar