Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut bahwa konflik kepentingan merupakan sumber dari tindak pidana korupsi yang terjadi di negeri ini.
"Hampir semua tindak pidana korupsi itu bersumber dari konflik kepentingan, seperti beberapa kasus korupsi yang KPK tangani itu semuanya berawal dari konflik kepentingan," kata Nawawi dalam diskusi bertajuk Konflik Kepentingan Sebagai Pintu Masuk Korupsi, dan peluncuran modul akademi antikorupsi, di Jakarta, Selasa (24/9).
Nawawi menjelaskan, dari beberapa kasus yang KPK tangani, konflik kepentingan tersebut memang sudah ada yang berbentuk korupsi. Seperti halnya beberapa kasus korupsi ditingkat pimpinan daerah.
Baca juga : KPK Dinilai Melambat Tangani Perkara, Nawawi Salahkan Bawahan
Namun, ada juga beberapa konflik kepentingan ini yang menjadi awal daripada tindak pidana korupsi. Hal itu karena adanya pengelolaan yang tidak benar dalam lingkungan tersebut.
"Dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan badan usaha milik negara, misalnya berkaitan dengan pemberian kredit yang belakangan menjadi permasalahan di kejaksaan, masalah asuransi yang kemarin itu, itu semuanya berawal dari konflik kepentingan," ujarnya.
"Jadi memang ada yang sudah beberbentuk tindak pidana sebagaimana, tapi ada juga memang konflik kepentingan ini embrio daripada tindak pidana korupsi, kalau pengelolaannya tidak benar pasti ujung-ujungnya tindak pidana korupsi," tambahnya. (J-2)
Informasi itu diketahui dari hasil rapat tim promosi dan mutasi hakim pada Jumat (20/12). Nawawi sebelumnya merupakan hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar.
Menurut Nawawi, supervisi tidak melulu mengambil perkara. Bisa juga melakukan pemantauan untuk memastikan kasusnya berjalan dengan semestinya.
KPK membuka penyelidikan perkara yang menyeret anggota DPR dan anggota BPK. Kasus itu terkait rasuah di BI berkaitan dengan dana CSR.
Nawawi meminta masyarakat bersabar. Informasi mengenai penggeledahan itu dipaparkan ke publik, sore ini.
Nawawi meyakini kasus dugaan korupsi di ASDP tidak terganggu meski pimpinan KPK berganti. Sebab, sebagian komisioner jilid VI merupakan orang lama di Lembaga Antirasuah.
Setyo pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Dia sempat menangani kasus Harun dari OTT digelar sampai pencarian buronan itu dilakukan.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Budi mengatakan, ada sejumlah orang yang perannya masih diulik penyidik dalam kasus ini. Mereka yang diawasi mulai dari pejabat sampai pihak swasta.
HH ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023
Jaksa AS mengungkap skema pengaturan skor besar-besaran di basket perguruan tinggi (NCAA). Melibatkan puluhan pemain dan taruhan hingga ratusan ribu dolar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved