Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Agama (Wamenag), Saiful Rahmat Dasuki membeberkan alasan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) absen rapat evaluasi Haji 2024 di DPR RI.
Saiful menuturkan Yaqut saat ini masih menjalankan tugas untuk mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Paris, Prancis dalam agenda Meeting for Peace.
"Pertama kami sampaikan permohonan maaf karena memang bapak menteri sedang menjalankan tugas yang diberikan. Hari ini sedang ada di Prancis dalam menjalankan tugas mewakili presiden pada acara international meeting for peace di Paris," tutur Saiful dalam rapat komisi VII di Jakarta, Senin (23/9).
Baca juga : Pansus Haji Dapatkan Bukti Pelanggaran oleh Menag
Saiful menerangkan, acara tersebut baru berakhir pada Sabtu (28/9/2024). Oleh karenanya, Menag Yaqut tidak bisa menghadiri rapat evaluasi kerja bersama DPR RI karena tugas negara tersebut.
Namun, Saiful sempat mengajukan agar rapat evaluasi Haji 2024 bisa dilaksanakan dalam jaringan atau online kepada pimpinan Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi.
"Dan ada opsi beliau sampaikan karena beliau juga tidak bisa meninggalkan tugas tersebut, bersedia secara online pak?" tutur Saiful.
Sementara itu, Ashabul mengemukakan Komisi VIII DPR RI masih mempertimbangkan permintaan Saiful agar Menag Yaqut dapat hadir secara daring.
"Tadi sudah disampaikan oleh anggota dan pimpinan, bahwa berdasarkan aturan rapat kerja ini harus dihadiri bapak Menteri Agama, dan kami hanya dapat menjadwalkan ulang di tanggal 27 September. Nanti beliau bisa hadir secara fisik atau online nanti dibicarakan di tingkat pimpinan ya," tandas Ashabul. (P-5)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus menggali kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Dugaan pungutan liar dalam pengelolaan kuota haji bukan hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berpotensi melibatkan praktik penyamaran dan penempatan dana di luar mekanisme resmi.
Ia juga memastikan bahwa PBNU secara organisasi tidak terlibat dalam kasus yang melibatkan Eks Menag Yaqut.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. I
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2025 mencatat capaian tertinggi dalam lebih dari satu dekade terakhir.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Pleno Syuriyah ini menghasilkan keputusan penting, yaitu penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
Menag juga menyoroti kebijakan strategis bagi guru, termasuk kenaikan capaian PPG hingga 700% dan perluasan dukungan bagi guru nonformal seperti guru ngaji.
Prabowo pun menyampaikan bahwa dirinya terkesan dengan doa yang dipimpin Nusron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved