Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Penambahan jumlah badan dan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak pada kemungkinan penambahan komisi di DPR. Hal ini menurut
Ketua DPR Puan Maharani bisa terjadi dan sekarang DPR sedang menggodok penambahan komisi tersebut.
"Sedang kita matangkan dan kita diskusikan secara lebih matang lagi," ujarnya, Sabtu (21/9) di Jakarta.
Dengan adanya keleluasaan presiden untuk menentukan jumlah kementerian di kabinetnya maka dibutuhkan komisi baru sebagai mitra pemerintah nantinya.
Baca juga : DPR Setujui Aturan Pemberian Penghargaan kepada Anggota
"Dengan adanya rencana penambahan kementerian tentu saja kemungkinan nanti akan penambahan komisi di DPR RI untuk bisa adanya mitra di DPR RI terkait dengan kementerian tersebut," terangnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, jumlah komisi di DPR berpotensi bertambah pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya wacana penambahan ataupun pembentukan kementerian baru pada pemerintahan selanjutnya.
Saat ini DPR RI memiliki sebelas alat kelengkapan dewan yang membidangi berbagai sektor dan masing-masing bermitra dengan kementerian-lembaga.
“Ya bisa jadi (jumlah komisi DPR bertambah) karena itu pasti akan disesuaikan dengan portofolio kementerian yang disusun dalam pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran,” ujar Ace kemarin. (Sru/P-2)
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved