Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
Penambahan jumlah badan dan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak pada kemungkinan penambahan komisi di DPR. Hal ini menurut
Ketua DPR Puan Maharani bisa terjadi dan sekarang DPR sedang menggodok penambahan komisi tersebut.
"Sedang kita matangkan dan kita diskusikan secara lebih matang lagi," ujarnya, Sabtu (21/9) di Jakarta.
Dengan adanya keleluasaan presiden untuk menentukan jumlah kementerian di kabinetnya maka dibutuhkan komisi baru sebagai mitra pemerintah nantinya.
Baca juga : DPR Setujui Aturan Pemberian Penghargaan kepada Anggota
"Dengan adanya rencana penambahan kementerian tentu saja kemungkinan nanti akan penambahan komisi di DPR RI untuk bisa adanya mitra di DPR RI terkait dengan kementerian tersebut," terangnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, jumlah komisi di DPR berpotensi bertambah pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya wacana penambahan ataupun pembentukan kementerian baru pada pemerintahan selanjutnya.
Saat ini DPR RI memiliki sebelas alat kelengkapan dewan yang membidangi berbagai sektor dan masing-masing bermitra dengan kementerian-lembaga.
“Ya bisa jadi (jumlah komisi DPR bertambah) karena itu pasti akan disesuaikan dengan portofolio kementerian yang disusun dalam pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran,” ujar Ace kemarin. (Sru/P-2)
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved