Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Sepanjang 2024, KPK telah menerima ribuan laporan gratifikasi .
“KPK telah menerima 2.975 laporan gratifikasi dengan jumlah 3.463 Objek Gratifikasi,” tutur Anggota Tim Juru bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada Medcom.id, hari ini.
Budi mengatakan sebanyak 1.273 objek gratifikasi ditetapkan statusnya sebagai milik negara atau 36,7%. Rinciannya yakni, 576 dalam bentuk barang dan 697 dalam bentuk uang.
Baca juga : Segera Tuntaskan Dugaan Gratifikasi Kaesang untuk Redam Kontroversi
Selain itu, Budi menyebut barang yang ditetapkan sebagai miik negara tersebut senilai Rp6.026.809.284. Dengan rincian, bentuk barang senilai Rp624.043.850 dan bentuk uang senilai Rp5.402.765.434.
Dalam upaya pencegahan korupsi, KPK mengembangkan sistem pelaporan gratifikasi. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Pasal 7.
Pasal tersebut berbunyi, bahwa KPK berwenang menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Sehingga, pencegahan korupsi tetap terlaksana. (P-2)
Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mendesak negara untuk merampas sebanyak-banyaknya aset milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
KPK mengungkapkan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Mudyat Noor, diperiksa penyidik soal tambang batu bara.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Budi menyebut kehadiran KPK kali ini bukan bagian dari penindakan. Sebab, kata dia, yang datang merupakan tim pencegahan.
Penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat memicu kritik dari masyarakat sipil. Selain mencemari lingkungan, juga berpotensi melanggar ketentuan pidana korupsi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen mengusut informasi dugaan praktik gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Salah satu visi yang dibawa dalam kontestasi Pemilu Raya PSI 20205, Bro Ron ingin mengubah pandangan PSI sebagai partai dinasti.
Ronald Aristone Sinaga, yang dikenal luas di media sosial dengan nama Broron, resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum (caketum) PSI.
Proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
Jokowi terpilih sebagai Ketua Umum PSI lebih besar. Sedangkan, bagi PSI bergabungnya Jokowi membuat peluang partai tersebut lolos ke parlemen lebih besar.
Secara blak-blakan, Jokowi mengaku tengah mempertimbangkan kemungkinan mencalonkan diri sebagai Ketum PSI
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dan putranya, Kaesang Pangarep, dikabarkan sama-sama masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved