Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan untuk terbitnya Keppres pemindahan ibu kota negara ke Nusantara dari Jakarta, perlu memperhatikan kesiapan secara serius, sebelum ditandatangani.
"Kita melihat itu kesiapan betul-betul, di sana harus betul-betul siap. Tanda tangan gampang, tapi kesiapan IKN itu sendiri," kats Presiden Jokowi usai meresmikan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Sebab apabila Keppres pemindahan ibu kota telah ditandatangani, maka seluruh indikator kota harus sudah siap, mulai infrastruktur, listrik, air, sarana prasarana gedung hunian dan kantor, dan sistem pendukung lainnya harus sudah siap.
Baca juga : Jokowi Bertolak ke IKN untuk Ngantor dan Kumpulkan Pimpinan TNI-Polri
"Namanya ditandatangani, pindah itu semua harus siap, bukan hanya gedung yang siap, furnitur harus siap, lisrik harus siap, SDM harus siap, dan sistemnya harus siap. Pindahan rumah saja ruwetnya kaya gitu, ini pindah ibu kota jadi semua harus dihitung," kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menekankan bahwa tanda tangan Keppres Pemindahan Ibu Kota bisa saja ditandatangani oleh dirinya maupun oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
"Yang tanda tangan bisa saya, bisa Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Kotanya (harus sudah) siap betul, ekosistem sudah terbangun. Kalau itu sudah siap, juga ada pedukung lainnya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak, nanti di sana siap atau tidak, rumah sakitnya siap tidak, semuanya, tidak hanya urusan kita pindahan, kalau hanya (pindah) orangnya saja enak, hanya bawa baju," kata Jokowi.
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved