Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku miris karena orang sudah tidak takut lagi untuk melakukan korupsi. Menurut Alex, Kepala Negara harus membuat gebrakan agar tindakan rasuah ditakuti ke depannya.
“Saya kan juga banyak menerima informasi dan mendengar cerita dari para penyelenggara negara, pejabat-pejabat. ‘Sekarang orang enggak takut lagi pak untuk korupsi’.” kata Alex di Hotel Kian Mas, Bogor, Jumat (13/9/2024)
Menurutnya, orang berani korupsi di Indonesia karena menilai risikonya rendah. Sedangkan, kata Alex, kemungkinan untung dalam waktu cepatnya lebih tinggi.
Baca juga : Presiden Harus Nyatakan Darurat Korupsi
“Korupsi itu di Indonesia itu risikonya rendah. Berbeda dengan investasi yang high risk (risiko tinggi), korupsi itu risiko rendah, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang besar (kalau korupsi) tinggi,” ucap Alex.
Pemerintah dan penegak hukum juga disebut kesusahan untuk membuat korupsi di Indonesia sangat berisiko. Sistem pemberantasan maupun pencegahan rasuah di Indonesia belum seketat Singapura dan Hong Kong.
“ASN (aparatur sipil negara) di sana (Singapura dan Hong Kong) yang memungut minta sesuatu atau menerapkan pungli enggak ada yang menindak rendah. Begitu ada CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau atau otoritas pemberantasan korupsi Singapura) zero tolerance menindak,” ujar Alex.
Penegakan kasus korupsi di Indonesia juga disebut belum seketat Singapura. Itu sebabnya indeks perilaku korupsi dan indeks sumber daya integritas untuk Indonesia terus menurun setiap tahunnya.
“Di Indonesia kita belum mendapatkan momentum seperti itu. Belum ada pimpinan negara yang berani mendeclare zero tolerance terhadap korupsi. Dengan kekuasaan memerintahkan seluruh aparat untuk memerangi korupsi, kita belum pernah punya pimpinan seperti itu,” keluhnya. (Can/P-3)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Asep mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus ini merupakan hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Asep mengatakan, penetapan harga sejatinya menjadi hak para perusahaan biro jasa haji dan umroh, berdasarkan fasilitas yang ditawarkan kepada jamaah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menelusuri dugaan praktik korupsi pada layanan katering dalam penyelenggaraan ibadah haji.
KPK sudah menyita beberapa bukti dari sejumlah lokasi, terkait kasus ini. Sebagian berupa dokumen, alat elektronik, sampai aset terkait perkara.
Noel sudah mengetahui pemerasan dikoordinir oleh Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro (IBM).
Asep menjelaskan, tiga rekening itu dijadikan nominee untuk menyamarkan aliran dana. Salah satu pemilik tabungan merupakan saudara Irvian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved