Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku miris karena orang sudah tidak takut lagi untuk melakukan korupsi. Menurut Alex, Kepala Negara harus membuat gebrakan agar tindakan rasuah ditakuti ke depannya.
“Saya kan juga banyak menerima informasi dan mendengar cerita dari para penyelenggara negara, pejabat-pejabat. ‘Sekarang orang enggak takut lagi pak untuk korupsi’.” kata Alex di Hotel Kian Mas, Bogor, Jumat (13/9/2024)
Menurutnya, orang berani korupsi di Indonesia karena menilai risikonya rendah. Sedangkan, kata Alex, kemungkinan untung dalam waktu cepatnya lebih tinggi.
Baca juga : Presiden Harus Nyatakan Darurat Korupsi
“Korupsi itu di Indonesia itu risikonya rendah. Berbeda dengan investasi yang high risk (risiko tinggi), korupsi itu risiko rendah, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang besar (kalau korupsi) tinggi,” ucap Alex.
Pemerintah dan penegak hukum juga disebut kesusahan untuk membuat korupsi di Indonesia sangat berisiko. Sistem pemberantasan maupun pencegahan rasuah di Indonesia belum seketat Singapura dan Hong Kong.
“ASN (aparatur sipil negara) di sana (Singapura dan Hong Kong) yang memungut minta sesuatu atau menerapkan pungli enggak ada yang menindak rendah. Begitu ada CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau atau otoritas pemberantasan korupsi Singapura) zero tolerance menindak,” ujar Alex.
Penegakan kasus korupsi di Indonesia juga disebut belum seketat Singapura. Itu sebabnya indeks perilaku korupsi dan indeks sumber daya integritas untuk Indonesia terus menurun setiap tahunnya.
“Di Indonesia kita belum mendapatkan momentum seperti itu. Belum ada pimpinan negara yang berani mendeclare zero tolerance terhadap korupsi. Dengan kekuasaan memerintahkan seluruh aparat untuk memerangi korupsi, kita belum pernah punya pimpinan seperti itu,” keluhnya. (Can/P-3)
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Budi mengatakan, ada sejumlah orang yang perannya masih diulik penyidik dalam kasus ini. Mereka yang diawasi mulai dari pejabat sampai pihak swasta.
HH ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023
Jaksa AS mengungkap skema pengaturan skor besar-besaran di basket perguruan tinggi (NCAA). Melibatkan puluhan pemain dan taruhan hingga ratusan ribu dolar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap identitas tujuh orang yang turut digiring ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, bersama Bupati Pati Sudewo.
KPK diminta segera menjerat pihak swasta yang diduga terlibat kuat dalam pusaran kasus tersebut.
Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Polres Kudus, Jawa Tengah, membenarkan adanya peminjaman satu ruang pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) dini hari.
Selama proses yang berlangsung seharian penuh, Sudewo hanya sempat terlihat keluar ruangan satu kali pada pukul 21.20 WIB menuju toilet.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved