Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), bukan untuk dimaknai bahwa Kepala Negara tidak akan bepergian kemana-mana.
"Jangan dimaknai Pak Jokowi tinggal di kantor, terus selalu ada di kantor, atau selalu ada di Kalimantan Timur. Sama seperti berkantor di Jakarta misalnya, itu tidak selalu di Jakarta, tapi keliling-keliling daerah, berkunjung ke berbagai tempat. Begitu juga kalau Pak Jokowi berkantor di IKN, tidak perlu 24 jam ada di sana," kata Hasan di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (10/9).
Sebab Presiden akan tetap melakukan banyak kunjungan kerja, berbagai pertemuan, dan menghadiri acara.
Baca juga : Istana Ogah Tanggapi Gaya Hidup Mewah Kaesang dan Erina
"Jadi beliau akan memimpin melalui IKN, di akhir-akhir masa jabatan, juga akan banyak kunjungan, titik berangkatnya dari IKN. Tidak tertutup kemungkinan beliau ke Jakarta lagi. Ada banyak istana yang bisa dipakai oleh presiden untuk menjalankan roda pemerintahan, bisa di Jakarta, bisa di Bogor, di IKN juga. Ini sesuatu hal yang biasa saja sebenarnya," kata Hasan.
Tapi untuk diketahui, kata Hasan, pada Jumat (13/9) akan ada rencana Rapat Kabinet Paripurna IKN. Para menteri juga sudah diundang untuk ikut Rapat Kabinet di IKN nanti.
Pemerintahan pun tetap bisa berjalan dengan baik. Presiden bisa memerintah dari Bogor, dari Jogja, dan dari IKN berkat teknologi.
Baca juga : Gelar Sidang Kabinet di Istana Garuda IKN, Presiden Jokowi: Pemerintah Serius
"Toh menteri-menteri standby di kantor masing-masing. Kepala badan-kepala badan standby di kantor masing-masing untuk menjalankan arahan Presiden. Kita tidak terhalang lagi karena teknologi sudah sangat maju, bahkan rapat pun bisa dengan virtual. Perintah-perintah juga bisa diberikan presiden melalui sambungan telpon, bisa lewat rapat virtual, atau memanggil pejabatnya langsung," kata Hasan.
Jadi menurut dia, tidak ada masalah dengan efektivitas pemerintahan dengan Presiden Jokowi bekerja dari IKN.
"Bukan berarti Presiden ada di IKN kemudian tiba-tiba terputus dari dunia luar. Tidak begitu. Kita sudah tersambung dengan teknologi," kata Jokowi.
Di sisi lain, juga di istana negara IKN, sudah tersedia ruangan untuk tamu negara, sehingga memungkinkan menerima mereka di IKN.
"Tapi kalau misalnya harus di Jakarta juga tidak masalah. Presiden kan tidak beli tiket pesawat, kalau mau pergi-pergi ada pesawat kepresidenan. Jadi kalau menyambut tamu negara harus di Jakarta, ya beliau bisa di Jakarta. Tapi tempat di IKN juga sudah bisa untuk menerima tamu negara," kata Hasan. (Try)
Kawasan hunian pekerja konstruksi ini juga terhubung dengan kawasan lain seperti kawasan hankam, hunian BIN dan Polri, serta kawasan legislatif.
Tahapan selanjutnya adalah menunggu penerbitan surat keputusan pendirian perpustakaan beserta struktur pengelolanya yang akan ditetapkan oleh OIKN dan Kementerian Agama.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
SELUAS 833 hektare lahan perhutanan sosial dibagikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan IKN.
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berupaya memperkuat pelaku usaha lokal agar dapat membangun ekosistem ekonomi di kawasan IKN.
MENTERI Agama Nasaruddin Umar merencanakan pembangunan Madrasah Terintegrasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencakup jenjang RA, MI, MTs, hingga MA.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan laporan kepada Presiden mencakup kondisi pasokan energi hingga harga bahan pokok.
Teddy menuturkan, salah satu hal yang akan dibicarakan dengan para tokoh itu ialah terkait situasi geopolitik dunia terkini.
Sikap aktif Seskab Teddy di media sosial merupakan bentuk strategi komunikasi yang bertujuan melindungi otoritas tertinggi negara.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi pertanyaan terkait sikap Presiden Prabowo Subianto atas situasi tersebut, di Sentul, Bogor, Senin (2/2).
Ia menjelaskan, perubahan tata ruang yang tidak terkendali turut memengaruhi daya tampung air di wilayah Jabodetabek.
Menurutnya, optimalisasi belanja pemerintah menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved