Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), bukan untuk dimaknai bahwa Kepala Negara tidak akan bepergian kemana-mana.
"Jangan dimaknai Pak Jokowi tinggal di kantor, terus selalu ada di kantor, atau selalu ada di Kalimantan Timur. Sama seperti berkantor di Jakarta misalnya, itu tidak selalu di Jakarta, tapi keliling-keliling daerah, berkunjung ke berbagai tempat. Begitu juga kalau Pak Jokowi berkantor di IKN, tidak perlu 24 jam ada di sana," kata Hasan di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (10/9).
Sebab Presiden akan tetap melakukan banyak kunjungan kerja, berbagai pertemuan, dan menghadiri acara.
Baca juga : Istana Ogah Tanggapi Gaya Hidup Mewah Kaesang dan Erina
"Jadi beliau akan memimpin melalui IKN, di akhir-akhir masa jabatan, juga akan banyak kunjungan, titik berangkatnya dari IKN. Tidak tertutup kemungkinan beliau ke Jakarta lagi. Ada banyak istana yang bisa dipakai oleh presiden untuk menjalankan roda pemerintahan, bisa di Jakarta, bisa di Bogor, di IKN juga. Ini sesuatu hal yang biasa saja sebenarnya," kata Hasan.
Tapi untuk diketahui, kata Hasan, pada Jumat (13/9) akan ada rencana Rapat Kabinet Paripurna IKN. Para menteri juga sudah diundang untuk ikut Rapat Kabinet di IKN nanti.
Pemerintahan pun tetap bisa berjalan dengan baik. Presiden bisa memerintah dari Bogor, dari Jogja, dan dari IKN berkat teknologi.
Baca juga : Gelar Sidang Kabinet di Istana Garuda IKN, Presiden Jokowi: Pemerintah Serius
"Toh menteri-menteri standby di kantor masing-masing. Kepala badan-kepala badan standby di kantor masing-masing untuk menjalankan arahan Presiden. Kita tidak terhalang lagi karena teknologi sudah sangat maju, bahkan rapat pun bisa dengan virtual. Perintah-perintah juga bisa diberikan presiden melalui sambungan telpon, bisa lewat rapat virtual, atau memanggil pejabatnya langsung," kata Hasan.
Jadi menurut dia, tidak ada masalah dengan efektivitas pemerintahan dengan Presiden Jokowi bekerja dari IKN.
"Bukan berarti Presiden ada di IKN kemudian tiba-tiba terputus dari dunia luar. Tidak begitu. Kita sudah tersambung dengan teknologi," kata Jokowi.
Di sisi lain, juga di istana negara IKN, sudah tersedia ruangan untuk tamu negara, sehingga memungkinkan menerima mereka di IKN.
"Tapi kalau misalnya harus di Jakarta juga tidak masalah. Presiden kan tidak beli tiket pesawat, kalau mau pergi-pergi ada pesawat kepresidenan. Jadi kalau menyambut tamu negara harus di Jakarta, ya beliau bisa di Jakarta. Tapi tempat di IKN juga sudah bisa untuk menerima tamu negara," kata Hasan. (Try)
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
PIHAK istana membantah bahwa kebijakan penaikan tarif fantastis penaikan PBB sebesar 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, merupakan dampak efisiensi anggaran.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
Pras menyebut akan ada ribuan pengisi acara yang menyemarakkan upacara HUT RI. Hiburan tersebut dipilih berdasarkan masukan dari masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial yang mempertanyakan isi gelas yang diteguk Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
Walaupun begitu, Hasan membeberkan pemerintah tetap perlu mempertimbangkan pelbagai aspek sebelum mengambil keputusan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved