DPR Jangan Asal Kebut Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara

PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Formappi Lucius Karus menyebut DPR terlalu memaksakan atau buru-buru dalam membahas RUU Kementerian Negara dan RUU Imigrasi. Pasalnya, kata Lucius, DPR hanya memiliki waktu efektif selama satu minggu guna membahas RUU tersebut.

Ia tidak sependapat dengan DPR yang sebelumnya menyetujui Badan Legislasi (Baleg) mulai membahas RUU Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Baleg bahkan telah mengusulkan jumlah kementerian akan disesuaikan dengan kebutuhan presiden.

"Padahal kita tahu ada setumpuk kesibukan lain yang tak bisa tidak mengganggu fokus DPR dalam bekerja di penghujung periode, seperti kesibukan mengikuti pilkada, kesibukan mengemas barang jelang perpindahan ruang kerja, siap-siap pelantikan bagi yang terpilih lagi,” terang Lucius, Kamis (5/9/2024).

Baca juga : Baleg Pastikan RUU Kementerian Negara Jadi RUU Inisiatif DPR

Dengan waktu yang terbatas, Lucius mempertanyakan bagaimana DPR akan menjamin ada pembahasan yang partisipatif terhadap dua RUU tersebut.

Apalagi, Lucius menyebut sudah ada sejumlah RUU lain yang sudah dalam tahap pembicaraan tingkat 1.

“Jadi fokus DPR jelas tak bisa diharapkan mampu untuk memastikan ada pembahasan yang serius terkait materi di dalam RUU-RUU itu. Mungkin DPR lupa bahwa urusan materi atau substansi RUU-RUU itu bukan hanya urusan mereka saja. RUU yang dibahas DPR itu akan berdampak pada seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.

Baca juga : Panja RUU Kementerian Negara Sepakat Mengubah Beberapa Pasal

Ia mencontohkan ketika DPR suka-suka membahas revisi UU Pilkada dalam waktu tak lebih dari sehari. Pembahasan kilat ala RUU Pilkada itu membuat masyarakat marah terhadap DPR karena secara absolut memperlihatkan arogansi anggota parlemen yang melupakan asal kekuasaan mereka yaitu rakyat sendiri.

“Saya kira dengan pengalaman dari proses revisi UU Pilkada itu, seharusnya DPR belajar sesuatu hal yang penting. Bahwa ketika mereka sok powerful membuat sebuah RUU, saat itu pulalah kemarahan rakyat akan menjadi hambatan serius yang harus dihadapi dan siap memporakporandakan rencana yang mungkin agak nakal dan sewenang-wenang,” ungkap Lucius.

Menurutnya, DPR tak perlu berambisi menghasilkan banyak RUU di akhir periode walaupun sampai sekarang hanya sekitar 30 selama 5 tahun dari 259 daftar Prolegnas 2020-2024.

“Jadi partisipasi publik jangan dianggap sebagai formalitas saja. Pembahasan 2 RUU penting untuk kepentingan menyenangkan rejim yang akan datang akan berpotensi mengabaikan kepentingan publik jika waktu pembahasan yang tersedia tinggal sepekan dua pekan saja,” tandasnya. (Ykb/P-3)