Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DPR dipastikan menambah komisi menjadi 13. Penambahan itu dinilai berdampak pada anggaran dan memberatkan koordinasi.
"Jadi tambahan terlalu banyak Komisi justru memberatkan DPR karena koordinasi menjadi lebih berat," kata peneliti bidang legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus melalui keterangan tertulis, hari ini.
Lucius mengatakan jumlah komisi di DPR sudah ideal. Jumlah komisi sebelumnya sebanyak 11. "Tak ada Komisi yang nampak keteteran berhubungan dengan mitra kerja mereka. Semua nampak cukup," ujar Lucius.
Baca juga : Formappi: Penambahan Komisi di DPR Akan Berjalan Mulus karena Kompromistis
Semakin banyak komisi, kata Lucius, makin membuka peluang tambahan jatah kader fraksi yang bisa duduk di tampuk pimpinan. Dia menuturkan jabatan pimpinan komisi cukup mentereng karena punya peran menentukan di hadapan kementerian dan lembaga.
"Akses ini tentu diperlukan untuk banyak kepentingan yang tak selalu berkaitan dengan fungsi dan tugas komisi dan Kementerian. Ya termasuk mungkin kepentingan partai atau kelompok yang membekingi partai. Macam-macamlah," ucap Lucius.
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal juga memastikan bahwa terdapat 13 komisi dan penambahan alat kelengkapan dewan (AKD) lain, salah satunya Badan Aspirasi. Penambahan ini menyesuaikan kebutuhan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Penambahan akan disesuaikan dengan kebutuhan presiden baru, Pak Prabowo. Ini supaya tidak terjadi penumpukan, artinya mitra kerjanya, biar efektif itu kita akan lakukan penambahan jumlah komisi," ujar Cucun melalui keterangan tertulis, Kamis, 10 Oktober 2024.(P-2)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) ini nampaknya memperlihatkan wajah DPR yang semakin sewenang-wenang
Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025, tingkat kepercayaan terhadap lembaga DPR berada pada peringkat ke-10 dari 11 lembaga.
Publik menunggu perubahan-perubahan yang nyata jika DPR RI ingin tingkat kepercayaan publik naik.
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
Lucius menilai pembentukan Tim Pengawas Intelijen DPR hanya diinisiasi oleh DPR agar bisa mendapatkan informasi dari badan intelijen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved