Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas berharap muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selain yang digelar di Bali sebaiknya disikapi sebagai perbedaan pandangan.
“Soal Muktamar di Bali kan sudah selesai dan saya kira tidak ada tandingan kok, saya kira loh ya tapi kalau ada Muktamar lagi ya mungkin aja, dan itu boleh dalam mekanisme politik boleh aja, saya nggak tahu. Tapi saya nggak menginisiasi,” terang Gus Yaqut, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9).
Merespons itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menegaskan agar Yaqut tak usah banyak komentar yang bukan urusannya.
Baca juga : Menag Minta PKB Cak Imin Hormati Perbedaan Muktamar
“Sudah jangan banyak komentar yang bukan urusannya. Tolong urus dan hadir pada pansus Haji saja, jangan mangkir terus,” tegas Gus Jazil kepada Media Indonesia, Senin (2/9).
“Jelaskan masalah kouta Haji yang membuat kecewa ribuan jamaah yang bertahun tahun telah ngantri,” tambahnya.
Jazilul mengeklaim DPP PKB periode 2024-2029 hasil muktamar Bali sudah didaftarkan dan mendapatkan surat pengesahan dari Menkumham RI sekaligus sudah tercatat dalam lembaran negara.
Baca juga : Gus Yaqut Tunggu Surat Pemecatan dari PKB
“Maka PKB yang legal adalah DPP PKB hasil muktamar Bali, tidak ada yang lain. Kalau ada yang ngaku ngaku kita sapu,” ungkapnya
Bahkan, kata dia, pada 31 Agustus 2024 silam, DPP PKB hasil muktamar Bali sudah melakukan rapat perdana bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan ketua Dewan syuro KH Ma’ruf Amin untuk menandai kerja pengurus DPP PKB hasil muktamar Bali mulai bekerja..
“Jadi semuanya sudah selesai, DPP PKB 2024-2029 hasil muktamar Bali sudah legal, Clear and Clean dan langsung tancap gas bekerja,” tandasnya. (P-5)
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Cucun kilas balik saat Pansus Haji 2024. Selama perjalanan Pansus, Yaqut disebut kerap menolak hadir dalam pemeriksaaan.
Gus Yasin berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
Penetapan tersebut merupakan hasil rekomendasi musyawarah Dewan Pertimbangan Salimah Pusat (DPSP) yang disepakati seluruh peserta Muktamar VI Salimah di Jakarta, Sabtu (8/2).
Mantan Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang 2019-2020 Wawan Sugianto mengatakan Afriansyah Noor bisa mengakomodasi semua kepentingan partai mulai dari DPW sampai DPC.
Kalau diberi amanah oleh pemegang mandat, Mardiono siap mengemban amanah tersebut.
MKEK IDI mengkaji ulang sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Hal itu dilakukan karena perkembangan kedokteran saat ini dan teknologi yang menunjang pekerjaan kedokteran.
Muktamar IDI tidak hanya mempertemukan para profesional medis dari seluruh negeri namun juga menjadi platform untuk diskusi dan berbagi pengetahuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved