Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo soal ditinggalkan ramai-ramai oleh partai politik saat jabatan selesai adalah bentuk candaan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat pembukaan Kongres III Partai NasDem pada Minggu (25/8).
"Menurut kami itu bukan berarti Pak Presiden mengatakan ada yang meninggalkan beliau, tapi lebih kepada melempar jokes segar dalam politik. Biasanya seperti itu, ada, tapi Presiden mengatakan bahwa oh tidak terjadi seperti itu," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/8).
Pada Kongres III NasDem, Presiden Jokowi sempat menyinggung bahwa seseorang yang baru memasuki jabatan biasanya didatangi ramai-ramai. Namun sebaliknya, jika seseorang tersebut memasuki akhir jabatannya, juga ditinggal ramai-ramai.
Baca juga : Surya Paloh Harap Prabowo Lebihi Kehebatan Kepemimpinan 10 Tahun Jokowi
"Biasanya datang itu rame-rame, terakhir begitu mau pergi ditinggal ramai-ramai," kata Jokowi.
Presiden Jokowi pun kemudian meyakini bahwa Ketua Umum NasDem Surya Paloh tidak akan meninggalkannya.
Terpisah Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai pidato dari Jokowi dan Surya Paloh ini menunjukkan bahwa keduanya berada pada tujuan yang sama.
Baca juga : Surya Paloh : Kehadiran Anies Seperti Saat Jokowi Muncul di 2014
"Tinggal masalah langkahnya yang berbeda kemarin. Tapi hari ini dipastikan sama," kata Kunto, ketika dihubungi.
Di momen pidato tersebut penuh puja puji. Jokowi juga mengacungkan dua jempol ke pak SP. Menurut Kunto, itu menunjukkan kesepakatan dan pujian.
"Menurut saya, hadirnya Jokowi di kongres NasDem menunjukkan bahwa hubungan NasDem dan Jokowi baik-baik saja, bahkan lebih akrab dari sebelumnya. Sehingga KIM plus ini sudah jadi jaminan. Tapi kan kita tidak tahu ya di elite masih banyak problem lain selain soal NasDem dan Jokowi," kata Kunto. (P-5)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Hasan Nasbi mengajak seluruh pihak tidak terburu-buru menyimpulkan akar masalah banjir di Sumatra.
Perubahan gaya pernyataan Purbaya ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap disiplin komunikasi pejabat pemerintah.
Eks Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa
Hasan yang kini merupaka Komisaris PT Pertamina itu memeprtanyakan arah dan tujuan dari gaya komunikasi Purbaya.
Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik Hasan Nasbi terkait gaya komunikasinya yang dinilai “koboi”. Menkeu menegaskan langkahnya dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi yang mengkritik gaya komunikasinya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved