Headline

Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.

Dikritik Hasan Nasbi, Purbaya : Sekarang Enggak Boleh Ceplas Ceplos

Budi Ernanto
28/10/2025 18:51
Dikritik Hasan Nasbi, Purbaya : Sekarang Enggak Boleh Ceplas Ceplos
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaian konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10).(MI/USMAN ISKANDAR)

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kini lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik. Ia menuturkan bahwa dirinya tak lagi bisa berbicara spontan seperti dulu, terutama terkait isu-isu sensitif.

“Katanya ngomongnya mesti gitu sekarang, enggak boleh ceplas-ceplos, nanti saya dimarahin, kira-kira gitu ya,” ujar Purbaya saat menanggapi pertanyaan wartawan soal kenaikan tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, Senin, 27 Oktober.

Pernyataan santai Purbaya muncul setelah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut bahwa tukin pegawai Kementerian ESDM naik hingga 100 persen. Namun, Purbaya mengaku belum mendapat informasi resmi.

“Kenaikan 100 persen atau menjadi 100 persen? Saya belum tahu. Kalau ada surat dari kementerian, ya kita ikut. Tapi saya belum tahu untuk ESDM seperti apa,” katanya.

Menurutnya, anggaran untuk tunjangan sudah tersedia, namun keputusan final masih menunggu arahan pemerintah pusat. Soal kemungkinan kenaikan tukin di Kementerian Keuangan, Purbaya menjawab ringan:
“Kita lihat saja nanti. Kalau untuk saya sih gaji sudah kegedean,” ujarnya.

Perubahan gaya pernyataan Purbaya ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap disiplin komunikasi pejabat pemerintah, terutama setelah beberapa kali pernyataan menteri memicu tafsir beragam di publik.

Sebelumnya, Hasan Nasbi, mantan Kepala Public Communication Office (PCO) yang kini menjabat Komisaris Pertamina, menyoroti gaya komunikasi pejabat yang dinilainya terlalu reaktif dan ceplas-ceplos tanpa koordinasi antar-kementerian.

Menurut Hasan, gaya komunikasi seperti itu dapat melemahkan soliditas pemerintah dan membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak menyukai kebijakan pemerintah.

“Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, sesama anggota kabinet enggak bisa baku tikam terus-terusan di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah,” ujar Hasan dalam sebuah video yang beredar beberapa waktu lalu.

Hasan juga menilai gaya komunikasi yang terlalu “koboi” atau tampil spontan di depan publik hanya akan menghibur sementara waktu, namun pada akhirnya publik akan menagih hasil kerja, bukan sekadar pernyataan.

“Enggak tahu ya, mungkin tiba-tiba butuh hiburan. Jadi sekarang main ter-tain, ini publiklah, persepsi publik. Tapi lagi-lagi itu yang saya bilang: setelah beberapa bulan nanti, yang ditagih itu bukan lagi pernyataan, yang ditagih itu nanti pasti hasil kerjaan,” katanya.

Lebih jauh, Hasan mengingatkan bahwa bila gaya komunikasi seperti itu terus dibiarkan, publik bisa memandangnya sebagai tanda ketidaksolidan pemerintah.

“Itu mungkin hari ini kita melihatnya jadi hiburan, enggak apa-apa sementara. Tapi kalau lama-kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidaksolidan pemerintah. Padahal soliditas pemerintah itu penting sekali,” tegasnya. (I-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto
Berita Lainnya