Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar meminta maaf karena tidak memenuhi undangan dari panitia khusus bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengurus hubungan antarkedua lembaga tersebut.
"Hari ini saya diundang oleh PBNU melalui sebuah surat. Nah, saya mohon maaf enggak datang karena saya sengaja enggak datang," kata pria yang akrab disapa Cak Imin di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (21/8/2024) malam.
Ia menjelaskan ketidakdatangannya tersebut merupakan bentuk menegakkan konstitusi. Menurut dia, PKB dilindungi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sedangkan PBNU oleh UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
Baca juga : Tak Hadiri Undangan PBNU, Cak Imin: Kelola Organisasi Sesuai Konstitusi
"Sehingga kalau kita mau taat kepada konstitusi, jangan saling mencampuri urusan yang diatur oleh konstitusi negara. Oleh karena itu, saya berharap betul kepada PBNU untuk betul-betul mengelola organisasi sesuai dengan tata krama konstitusi, dan sesuai dengan aturan konstitusi, sehingga mohon maaf saya tidak akan bisa memenuhi undangan PBNU," jelasnya.
Walaupun demikian, ia mengaku siap meluangkan waktu untuk mengopi bersama jajaran pengurus PBNU.
"Saya siap ngopi. Ngopi di rumah Yahya (Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf) juga boleh, di rumah Saiful (Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf) juga boleh, di rumah Kiai Mif (Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar) juga boleh, di rumah saya juga boleh," katanya.
Sebelumnya, PBNU akan mengonfirmasi tiga hal terkait DPP PKB kepada Cak Imin bila tiba di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu, yaitu terkait masalah kewenangan dewan syuro, permusyawaratan, dan tata kelola organisasi. Oleh sebab itu, PBNU mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Cak Imin.
"Memang, ini menunjukkan niat tidak baiknya Ketua Umum PKB," ucap Ketua PBNU Umarsyah dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta,
Rabu. (Ant/P-3)
Cucun kilas balik saat Pansus Haji 2024. Selama perjalanan Pansus, Yaqut disebut kerap menolak hadir dalam pemeriksaaan.
KETUA Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memberi solusi atas sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Tragedi Mei 1998 merupakan peristiwa berdarah yang tidak hanya menewaskan banyak warga sipil, tetapi juga menyisakan luka mendalam bagi perempuan-perempuan.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
Dukungan terbuka Indonesia akan memperkuat posisi Palestina di mata internasional.
Semakin siang jumlah pelayat dari mukai kalangan santri, ulama, pejabat hingga warga umum terus berjubel di kediaman anggota DPR tiga periode itu.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait dugaan korupsi di Kemenaker
MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, hadir dalam pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved