Demonstrasi, Partai Buruh Lawan Pembangkangan Putusan MK sampai Kiamat

SEKRETARIS Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarli menegaskan pihaknya akan terus mengawal tegaknya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi soal ambang batas pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang diajukan pihaknya. Sampai kiamat, sambungnya Partai Buruh bakal melawan semua pihak yang berupaya menggoyang putusan MK.

"Kami akan lawan apabila keputusan MK ini diubah atau digoyang atau diganggu, kami akan kawal terus keputusan ini, sampai kiamat pun kami akan perang siapa yang melawan," kata Ferri di Jakarta, Rabu (21/8).

Ia mengatakan, Partai Buruh akan turun ke jalan untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk penolakan Partai Buruh atas langkah DPR dan pemerintah yang merevisi Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, sehari setelah putusan MK dibacakan.

Baca juga : UU Pilkada Perlu Diuji Kembali Jika Dianggap Masih Rugikan Parpol Tertentu

Ferri menyebut sebanyak 5 ribu massa aksi, baik dari elemen buruh, tani, dan nelayan dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten akan berkumpul, besok. Namun, ia memprediksi jumlah itu akan bertambah mengingat tingginya eskalasi penolakan dari rakyat atas langkah yang diambil DPR dan pemerintah hari ini.

Putusan MK atas gugatan Partai Buruh bernomor Nomor 60/PUU/XXII/2024. Selain Partai Buruh, pemohon lain atas perkara itu adalah Partai Gelora. Lewat putusan itu, MK menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik yang penghitungannya diselaraskan dengan syarat dukungan calon dari jalur perseorangan atau independen.

MK juga membatalkan beleid yang mengatur bahwa ambang batas pencalonan hanya berlaku bagi partai berkursi di DPRD juga. Putusan tersebut memungkinkan Partai Buruh yang mengantongi suara sah pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2024 sebesar 1,15% untuk mengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI.

Namun, Partai Buruh masih perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mengumpulkan suara minimal 7,5%. Partai Buruh sendiri sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Untuk wakilnya, Partai Buruh menyodorkan tiga nama, yakni Basuki Tjahaja Purnama, Rano Karno, dan Hendrar Prihadi.

Selain itu, Partai Buruh juga menyiapkan satu Surat Keputusan dengan calon wakil gubernur yang masih kosong sebagai ruang bagi Anies memilih calon pendampingnya sendiri. (J-2)