Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menepis isu yang menyebut dirinya melakukan intimidasi ke Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Menurutnya, intimidasi memiliki arti mengancam secara diam-diam dan sembunyi, sedangkan Megawati mengaku memberikan pernyataan secara terbuka perihal keinginannya berbicara dengan sang Kapolri terkait kondisi yang terjadi belakangan ini.
“Ini yang saya mau menerangkan, tolong tulis baik-baik. Ada orang ngomong loh kok saya katanya mengintimidasi Kapolri? Ini orang, bukan orang Indonesia ku rasa. Masa tidak mengerti orang aturan,” kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu.
Baca juga : Anies: Setiap Fase Ada Kepemimpinan Berkelanjutan
Dia pun mempertanyakan yang menyebut pernyataannya terkait Kapolri adalah sebagai bentuk intimidasi.
“Kalau intimidasi, saya tidak ngomong di depan umum. Aku pikir, kenapa tidak boleh ketemu Kapolri? Kapolrinya mau tidak ketemu sama saya? Sampai hari ini tidak ada surat, ‘Ibu Mega yang terhormat’ ayo kita ngobrol. Memangnya nanti saya terus mau ditangkap (dulu) karena mau ketemu Kapolri?” tutur Megawati.
Presiden Kelima RI ini menjelaskan sebagai warga negara Indonesia, dirinya tentu memiliki hak bertemu dengan Kapolri.
Baca juga : Megawati Akan Umumkan 12 Calon Gubernur yang Diusung PDIP Hari Ini
“Saya warga negara Indonesia, saya yang memisahkan Polri (dengan TNI). Betul apa tidak? Zaman (saya menjadi) Presiden. Terus masa rakyat enggak boleh ketemu sama Kapolri? Kalau saya bilang mau ketemu Kapolri, Kapolrinya kan mestinya buka pintu,” ungkap Megawati.
Dia pun mengingatkan awak media yang hadir untuk tak memutarbalikkan apa yang disampaikannya.
“Karena yang saya terangkan ini adalah perjuangan dan sejarah bangsa Indonesia,” tegas Megawati.
Baca juga : Megawati Dipastikan Tak Hadir Pada Upacara HUT RI di IKN
“Sampaikan sana sama Kapolri, masa saya tidak boleh? Kalau orang lain saja boleh, masa saya tidak boleh. Karena saya yang memisahkan, terus saya takut? Tidak. Saya orang baik-baik,” tambah Megawati.
Megawati kembali menyampaikan bahwa dirinya memang ingin bertemu Kapolri.
“Ibu Megawati Soekarnoputri minta ketemu yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia,” ucap Megawati.
Baca juga : Pengamat Pertanyakan Sikap Ketum PDIP Megawati Senggol Kapolri
Ia pun berbicara banyak soal alasan mengapa dirinya ingin bertemu dengan Kapolri di antaranya bagaimana ia menerima berbagai laporan, data, dan fakta mengenai intimidasi serta ketidaknetralan aparat.
Lalu, terkait ajang politik maupun proses penegakan hukum. Megawati mengaku dirinya sangat terusik dengan keadaan tersebut.
Ia merasa hal-hal demikian perlu diingatkan kepada pemimpin tertinggi di Kepolisian, mengingat hal itu tak sejalan dengan tujuan proses reformasi di tubuh Polri yang banyak dimulai ketika Megawati menjadi presiden.
“Masa diintimidasi hanya karena ada perintah dari atas. Atasnya mana? ‘Yang pasti bu ada perintah dari atas’. Gila apa tidak? Gila apa tidak? Gila dong. Lah kok tidak mau bilang dari si ini, si ono, si ini, perintah ya dari atas,” jelasnya.
Oleh karena itu, dia bicara berkali-kali meminta waktu untuk bertemu dengan Kapolri saat ini.
“Ntar diundang apa tidak, tidak tahu. Ntar tahu-tahu perwakilan (Kapolri yang menemui). Lihat saja nanti. (Tapi) Saya hanya mau ngomong kok (ke Kapolri), bapak udah, insaf dong. Masa sih wargaku itu (diintimidasi padahal) warga Indonesia juga,” pungkas dia.(Ant/P-2)
Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2) waktu setempat.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
DI balik dinamika politik nasional, hubungan personal antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tetap hangat.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Api Perjuangan Megawati harus menjadi motor penggerak penyelesaian isu-isu strategis di Jawa Barat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved