Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai tengah berupaya mengganggu kerjaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal itu merespons dua pidato Megawati sepekan terakhir.
"Dua pidato yang menyenggol Kapolri dalam waktu sepekan saya rasa bukan kebetulan tapi patut diduga sebuah bentuk intimidasi terhadap Kapolri," kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi dalam keterangan tertulis, Rabu (7/8/2024).
Ia menjelaskan pidato pertama adalah ketika Megawati menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024). Dalam pidatonya, Megawati menyebut penguasa tengah mengincar orang-orang dekatnya untuk dikriminalisasi.
Baca juga : Anies: Setiap Fase Ada Kepemimpinan Berkelanjutan
Termasuk Hasto Kristiyanto yang terseret kasus Harun Masiku di KPK. Megawati mengancam akan mendatangi Kapolri Jenderal Listyo bila Hasto ditangkap.
Sedangkan, pidato kedua disampaikan ketika Megawati menghadiri penyerahan duplikat bendera pusaka kepada para gubernur di Balai Samudera, Jakarta Utara, Senin, 5 Agustus 2024. Lagi-lagi dalam pidatonya, Megawati menegaskan akan mendatangi Kapolri.
"Sebagai salah satu tokoh bangsa, kritik dan masukan dari Megawati tentu dibutuhkan. Tapi ketika bernada gertakan atau ancaman apalagi diucapkan berkali-kali dalam waktu berdekatan, itu sepertinya bentuk intimidasi," ujar R Haidar Alwi.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memprediksi puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah akan dimulai pada 24 Maret 2026.
Kapolri menyatakan hal tersebut guna mengantisipasi potensi kecelakaan di tempat wisata seiring dengan melonjaknya jumlah wisatawan pada momen libur nasional tersebut.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pastikan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, atas perintah Presiden Prabowo.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus
Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/2/KEP/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved