Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Abdullah Azwar Anas menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/08). Sidang Kabinet Paripurna dipimpin Presiden RI Joko Widodo, dihadiri oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin serta para menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN.
Dalam SKP tersebut dibahas terkait keberlanjutan IKN hingga transisi pemerintahan. SKP hari ini merupakan Sidang Kabinet Paripurna pertama yang diadakan di IKN, tepat sebelum HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024.
Baca juga : Akhirnya, Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Paripurna di IKN
Sebelum menghadiri SKP, Menpan Abdullah Azwar Anas melakukan peninjauan ke sejumlah infrastruktur di IKN. Pada Minggu (11/08) Menteri Anas bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Baca juga : Istana Pastikan Semua Menteri Hadir Sidang Kabinet di IKN
Selain itu Menteri Anas juga meninjau tower hunian aparatur sipil negara (ASN) di IKN. Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, jumlah tower yang ditargetkan akan tersedia 47 Tower Hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 Unit Hunian. Dari 47 Tower tersebut, jumlah tower yang akan ditempati untuk Pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 Tower atau sekitar 1.740 Unit Hunian. Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI/ anggota Polri.
Untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar Instansi Pemerintah, selain dukungan digital, juga dilakukan pola kerja baru melalui penerapan shared offices, yaitu pada satu gedung kantor atau bahkan satu lantai yang sama akan terdapat beberapa instansi pemerintah (antar rumpun K/L).
Baca juga : Prabowo Pastikan Hadir Sidang Kabinet di IKN
Skema “kantor berbagi” ini mengedepankan konektivitas antar kementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar). “Konsep _shared office_ itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui _flexible working arrangement_ dengan _workspace_ yang informal dan berbasis digital,” pungkas Anas.
Baca juga : Presiden Jokowi: Sidang Kabinet di IKN Tunggu Fasilitas Lengkap
Selain meninjau KIPP IKN dan tower hunian ASN, Menteri Anas turut mendampingi Presiden RI meninjau Embung MBH di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Embung merupakan salah satu konsep keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan IKN yang berfungsi sebagai infrastruktur konservasi air.
Usai meninjau area embung, Menteri Anas meninjau Sumbu Kebangsaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Sumbu Kebangsaan di KIPP IKN merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antara alam, manusia dan nilai luhur kebudayaan.
Peninjauan Embung MBH dan Sumbu Kebangsaan dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo, didampingi Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju. (H-3)
Prasetyo menambahkan hal itu dilakukan lantaran terdapat mekanisme penggantian yang harus dilakukan.
PIHAK istana membantah bahwa kebijakan penaikan tarif fantastis penaikan PBB sebesar 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, merupakan dampak efisiensi anggaran.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
Pras menyebut akan ada ribuan pengisi acara yang menyemarakkan upacara HUT RI. Hiburan tersebut dipilih berdasarkan masukan dari masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial yang mempertanyakan isi gelas yang diteguk Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri,
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Para menteri ini dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberi komentar terkait dirinya yang diisukan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia mengatakan tetap bekerja.
Jika pemerintah tetap melakukan efisiensi, maka kementerian atau lembaga yang disasar adalah sektor nonteknis atau tidak terkait pelayanan publik
Ultimatum Prabowo itu senada dengan sigi yang dilakukan Kedia Kopi terkait persepsi publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved