Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Abdullah Azwar Anas menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/08). Sidang Kabinet Paripurna dipimpin Presiden RI Joko Widodo, dihadiri oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin serta para menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN.
Dalam SKP tersebut dibahas terkait keberlanjutan IKN hingga transisi pemerintahan. SKP hari ini merupakan Sidang Kabinet Paripurna pertama yang diadakan di IKN, tepat sebelum HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024.
Baca juga : Akhirnya, Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Paripurna di IKN
Sebelum menghadiri SKP, Menpan Abdullah Azwar Anas melakukan peninjauan ke sejumlah infrastruktur di IKN. Pada Minggu (11/08) Menteri Anas bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Baca juga : Istana Pastikan Semua Menteri Hadir Sidang Kabinet di IKN
Selain itu Menteri Anas juga meninjau tower hunian aparatur sipil negara (ASN) di IKN. Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, jumlah tower yang ditargetkan akan tersedia 47 Tower Hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 Unit Hunian. Dari 47 Tower tersebut, jumlah tower yang akan ditempati untuk Pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 Tower atau sekitar 1.740 Unit Hunian. Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI/ anggota Polri.
Untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar Instansi Pemerintah, selain dukungan digital, juga dilakukan pola kerja baru melalui penerapan shared offices, yaitu pada satu gedung kantor atau bahkan satu lantai yang sama akan terdapat beberapa instansi pemerintah (antar rumpun K/L).
Baca juga : Prabowo Pastikan Hadir Sidang Kabinet di IKN
Skema “kantor berbagi” ini mengedepankan konektivitas antar kementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar). “Konsep _shared office_ itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui _flexible working arrangement_ dengan _workspace_ yang informal dan berbasis digital,” pungkas Anas.
Baca juga : Presiden Jokowi: Sidang Kabinet di IKN Tunggu Fasilitas Lengkap
Selain meninjau KIPP IKN dan tower hunian ASN, Menteri Anas turut mendampingi Presiden RI meninjau Embung MBH di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Embung merupakan salah satu konsep keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan IKN yang berfungsi sebagai infrastruktur konservasi air.
Usai meninjau area embung, Menteri Anas meninjau Sumbu Kebangsaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Sumbu Kebangsaan di KIPP IKN merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antara alam, manusia dan nilai luhur kebudayaan.
Peninjauan Embung MBH dan Sumbu Kebangsaan dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo, didampingi Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju. (H-3)
Pernyataan ini disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial yang mempertanyakan isi gelas yang diteguk Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
Walaupun begitu, Hasan membeberkan pemerintah tetap perlu mempertimbangkan pelbagai aspek sebelum mengambil keputusan.
Hasan mengemukakan pemerintah tak pernah mempermasalahkan tulisan opini selama ini. Hasan menyebut pemerintah tak pernah mengkomplain tulisan opini.
Para menteri agar berhati-hati dalam menyampaikan pandangan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Diisukan Dirjen Bea Cukai Askolani akan digantikan oleh Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama. Sementara posisi Dirjen Pajak disebut akan diisi oleh Bimo Wijayanto.
Para menteri ini dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberi komentar terkait dirinya yang diisukan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia mengatakan tetap bekerja.
Jika pemerintah tetap melakukan efisiensi, maka kementerian atau lembaga yang disasar adalah sektor nonteknis atau tidak terkait pelayanan publik
Ultimatum Prabowo itu senada dengan sigi yang dilakukan Kedia Kopi terkait persepsi publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Waktu satu tahun akan lebih adil diterapkan bagi para menteri, karena setidaknya mereka dapat mencoba memperbaiki kinerjanya
HINGGA hari kedua pembukaan pemesanan tiket mudik Lebaran 2015, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatatpenjualan tiket kereta api sebanyak 397.815 buah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved