Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Fenomena judi online di kalangan anak dan remaja kian hari semakin meningkat. Isu ini menciptakan kekhawatiran adanya penurunan potensi kualitas generasi muda bangsa. Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk segera mengatasinya dengan serius.
"Fenomena judi online pada anak dan remaja yang semakin marak meresahkan kita semua. Kalau tidak segera diatasi, ini akan menjadi ancaman bagi generasi muda Indonesia," tutur Puan, yang dikutip hari ini.
Ia merasa penanganan komprehensif harus dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak melalui pendekatan yang berkelanjutan.
Baca juga : Satgas Judi Online Jangan Gimik
"Mengatasi judi online di kalangan anak-anak dan remaja memerlukan kerja sama antara Pemerintah, platform media sosial, penyedia layanan internet, dan masyarakat luas. Tidak bisa sendiri-sendiri, apalagi banyak masalah sosial yang timbul dari fenomena judi online,” ungkap politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Oleh karena itu, Puan mengingatkan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online) yang telah dibentuk Pemerintah untuk segera bertindak cepat dan optimal. Hal ini harus dilakukan guna mencegah semakin banyak anak yang menjadi korban judi online.
“Satgas Judi Online yang telah dibentuk oleh Pemerintah harus segera melakukan upaya dan langkah konkret agar tidak ada lagi anak-anak dan remaja yang terjerumus judi online,” papar Puan.
Terakhir, dirinya menekankan pentingnya memberikan efek jera terhadap bandar judi online. Jika tidak ada efek jera baik secara hukum maupun moral terhadap dalang dari judi online, menurut Puan, kemungkinan terhentinya fenomena ini semakin kecil.
"Pemerintah harus segera menyusun kebijakan yang lebih ketat untuk mengontrol akses ke situs judi online, termasuk memperbarui regulasi yang ada untuk lebih efektif dalam memblokir konten perjudian. Berikan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat luas agar tidak tergoda melakukan judi online," tandasnya. (P-2)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.
Selama enam bulan ini Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara telah berkordinasi dengan berbagai kementerian
Kementerian Kehutanan akan menyerahkan lahan hasil eksekusi itu ke Kementerian BUMN.
Kemenkes berharap ada satuan tugas (Satgas) yang dibentuk untuk menindak pelaku yang mempromosikan rokok secara daring.
Sanksi administratif periode 1 Januari 2023-28 Oktober 2023 berupa, Denda Administratif berdasarkan PP 24/2021 yang telah terbayar berjumlah sebesar Rp239 miliar.
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyambut positif rencana pembentukan Task Force (satuan tugas) Undang Undang (UU) Ketenagakerjaan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved