PBNU Panggil Sekjen PKB untuk Dimintai Keterangan

Panitia khusus bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengurus hubungan organisasi tersebut dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali mengundang pihak terkait untuk dimintai keterangan, yakni Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid ke Kantor PBNU, Jakarta, Senin (5/8).

"Memang kami hari ini meluncurkan undangan untuk beliau. Ada banyak yang kami akan undang,” kata Wakil Sekjen PBNU Imron Rosyadi Hamid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, hari ini.

Kemarin, mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy bertemu dengan panitia khusus yang mengurus hubungan antara PBNU dengan PKB untuk mendalami masalah antara kedua organisasi tersebut.

"Pada dasarnya memang keinginan kuat dari PBNU untuk mengetahui sebenarnya substansi dari persoalan NU dan PKB ini apa sih sehingga kemudian semenjak beberapa tahun terakhir ini, semenjak pilpres, Muktamar NU di Lampung, kok terjadi hubungan, komunikasi yang tidak baik antara PBNU dengan PKB," kata Lukman di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (31/7). 

Baca juga : Eks Sekjen PKB Beberkan Konflik Fundamental antara PBNU-PKB

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya akan mengutus dua kiai untuk menyelesaikan masalah antara PBNU dengan PKB, yakni Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PKB Amin Said Husni.

"Pleno memberikan mandat kepada dua orang yang pertama adalah Kiai Anwar Iskandar Wakil Rais Aam dan Bapak Amin Said Husni Wakil Ketua Umum untuk mendalami masalah ini dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil," pungkas Gus Yahya.

Namun, PKB menolak dua kiai utusan PBNU yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah PKB dan NU. PKB menilai dua kiai tersebut tidak relevan dan kehadirannya bisa dianggap sebagai intervensi terhadap partai politik.

Baca juga : Pengamat Dorong PKB-PBNU Selesaikan Masalah Secara Internal

"Bahwa PKB, seluruh jajaran PKB solid menolak upaya apapun mengintervensi kedaulatan partai," ujar Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan di komplekss Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7).

Menurut dia, yang perlu dievaluasi sebenarnya adalah adalah para pimpinan PBNU, dalam hal ini ketua umum dan sekjennya, Yahya Cholil Staquf dan Saifullah Yusuf.

"Yang membuat kisruh itu berhentikan karena tidak sesuai dengan standar moral ahlussunnah waljamaah, tidak sesuai standar moral ulama," pungkas Gus Jazil.

Baca juga : PKB Sebut Ketum dan Sekjen PBNU Sering Menggembosi PKB

Berpolitik praktis

Hari ini, Massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur Menggugat menuntut Gus Yahya untuk mundur dari kepengurusan lembaga yang dipimpinnya.

"Karena Gus Yahya dalam hal ini sebagai ketum ketika Muktamar Lampung (pada 2021) yang mengonsolidasi ideologi perjuangan Gus Dur untuk memperbaiki Nahdlatul Ulama ke depan, tetapi faktanya hari ini justru kontraproduktif, bahkan cenderung melanggar, menabrak hasil-hasil muktamar," kata Koordinator Aliansi Santri Gus Dur Menggugat Muhammad Solihin saat aksi di depan Kantor PBNU, Jakarta.

Solihin juga mengatakan bahwa Gus Yahya harus mundur karena diduga telah berpolitik praktis. "Dan yang sangat menyakitkan mencampuri urusan orang lain, rumah tangga orang lain, yang katanya tidak berpolitik praktis, tetapi malah justru hari ini kami dipertontonkan dengan keputusan PBNU membentuk tim investigasi. Itu adalah offside, pelanggaran secara aktual, harus kami ingatkan," ujarnya.(Ant/P-2)