Muhammadiyah Bahas Izin Tambang di Konsolidasi Nasional, Diwarnai Demo di Luar Gedung

PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 27-28 Juli 2024.

Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang untuk organisasi kemasyarakatan (ormas).

Kepala Kantor PP Muhammadiyah, Arif Nur Kholis, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai izin pengelolaan tambang akan disertai dengan penjelasan mendetail.

Baca juga : PP Aisyiyah masih Berharap Muhammadiyah Tolak Izin Tambang

"Besok, akan ada penjelasan yang sangat komprehensif mengenai hal ini," ujar Arif di kampus Unisa Yogyakarta.

Pertemuan ini dihadiri oleh pengurus Muhammadiyah dari berbagai daerah di Indonesia, dengan 35 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) diundang untuk hadir dalam pertemuan tertutup tersebut.

"Karena sesi ini tertutup, kami mohon maaf jika tidak dapat diikuti oleh umum. Namun, kami akan menyelenggarakan konferensi pers pada hari berikutnya," tambah Arif.

Baca juga : Muhammadiyah Sebut Hasil Kelola Tambang untuk Bangun Sekolah dan Rumah Sakit

Konsolidasi ini merupakan agenda rutin untuk membahas berbagai isu, termasuk komunikasi antar pimpinan wilayah.

Selain izin pengelolaan tambang, agenda juga mencakup Kalender Hijriah Global Tunggal dan peran strategis Muhammadiyah dalam pemajuan ekonomi.

Arif mengungkapkan bahwa PP Muhammadiyah telah membentuk tim khusus untuk menangani isu izin pengelolaan tambang, dan nama-nama tim tersebut akan diumumkan pada hari berikutnya.

Baca juga : Golkar Ajak Cucu Pendiri Muhammadiyah Bertarung di Pilkada Kota Yogyakarta, Siapa Dia?

Sementara itu, di luar gedung pertemuan, sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Cik Ditiro menggelar demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap kabar Muhammadiyah yang menerima izin pengelolaan tambang.

Mereka membawa spanduk bertuliskan, 'Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang', yang mengkritik perbedaan pendapat mengenai doa qunut antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), sambil menyoroti kesepakatan kedua ormas tersebut dalam isu izin tambang.

Selain itu, massa juga membentangkan spanduk bertuliskan 'Petaka Tambang - Transisi Pemerintahan' dan 'Muhammadiyah, Ingat Kyai Ahmad Dahlan, Bukan Jokowi & Bahlil'.

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan protes dengan mulut tertutup lakban hitam, tanpa menggunakan pengeras suara. (Z-10)