Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPALA Divis Lingkungan Hidup dan Manajemen Bencana PP Aisyiyah, Hening Parlan masih berharap agar PP Muhammadiyah menolak izin pengelolaan tambang yang ditawarkan pemerintah. Hal itu disampaikannya setelah adanya pro kontra terkait keputusan Muhamadiyah menerima izin tambang.
"Mari berharap semoga masih ada keajaiban bahwa besok atau lusa itu para pimpinan tidak menerima tambang untuk Muhammadiyah," ujarnya dalam diskusi Menimbang Posisi Muhammadiyah dalam Wacana Izin Tambang Ormas, Jumat (26/7).
Dia mengatakan bahwa dampak dari industri tambang sangat luas bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sehingga sangat sulit menilai kegiatan tambang bisa memberi kontribusi positif bagi Muhammadiyah dan juga masyarakat umum.
Baca juga : Muhammadiyah Sebut Hasil Kelola Tambang untuk Bangun Sekolah dan Rumah Sakit
Menurutnya, dampak tambang sangat nyata terhadap kerusakan lingkungan. "Tentang alam yang normal, yang hijau, yang segala macem kemudian akan berubah menjadi drastis menjadi lubang-lubang tambang. Jadi akan terjadi perubahan bentang alam yang sangat drastis," imbuhnya.
Dia menambahkan bahwa pemerintah bisa membantu Muhammadiyah dengan cara lain seperti dukungan di dunia pendidikan. Terdapat 7 kampus Muhammadiyah yang memiliki jurusan pertambangan, sehingga pemerintah bisa mendorong kerja sama dengan pihak tambang.
"Sehingga, kalau nanti kita akan terima pada suatu hari entah kapan misalnya, benar-benar Muhammadiyah sudah punya ilmunya," kata dia.
Adapun, PP Muhammadiyah akan menggelar Rapat Konsolidasi Nasional di Yogyakarta pekan ini. Pada kesempatan itu, akan diumumkan secara resmi sikap PP Muhammadiyah terkait izin tambang. (Z-6)
Greenpeace mencatat ada tiga IUP tambahan yang saat ini sedang dalam proses gugatan hukum dan berpotensi aktif kembali apabila gugatan dimenangkan di pengadilan.
Kegiatan industri ekstraktif seperti pertambangan dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan apalagi jika dibarengi dengan hilangnya kekayaan biodiversitas.
KOORDINATOR Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menilai pemerintah Indonesia menunjukkan sikap standar ganda dalam pengelolaan tambang di wilayah pulau-pulau kecil.
PT Gag Nikel berencana untuk memperpanjang izin operasional setelah 2038, seiring melihat potensi cadangan nikel yang berada di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
KETUA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin empat perusahaan tambang nikel Raja Ampat.
MANAJER Kampanye Pelaksana Hutan dan Pertanian Walhi, Uli Artha Siagian, mengatakan bahwa tambang di Raja Ampat merupakan gambaran dari sebagian besar pulau-pulau kecil dan pesisir.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Penghargaan ini diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility, dengan fokus pada pencapaian ESG perusahaan dalam kerangka SDGs PBB.
PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2025 kembali mencatatkan kontraksi. Berdasarkan data S&P Global, PMI Indonesia turun 0,5 poin menjadi 46,9, dibandingkan Mei 2025 yang berada di level 47,4.
Strategi keamanan siber yang tangguh dimulai dengan visibilitas yang lengkap, mengetahui apa yang perlu dilindungi dan ketika risiko terbesar berada.
Selama ini, industri tekstil dalam negeri telah menyepakati skema nontarif dengan memprioritaskan penyerapan produksi lokal, dan hanya mengimpor sesuai kebutuhan.
IHGMA mendorong profesionalisme para GM hotel dengan memperkuat literasi digital sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved