KPK Cegah WN Asing Terkait Kasus Korupsi Lahan di Rorotan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham memberikan status pencegahan kepada warga negara asing (WNA) berinisial SHJB. Upaya paksa itu berkaitan dengan kasus dugaan rasuah pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara.

“Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhadap satu orang berkewarganegaraan asing dengan inisial SHJB,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci identitas lengkap dan asal negara pihak yang dicegah itu. Upaya paksa itu dipastikan untuk melancarkan kebutuhan penyidikan.

Baca juga : KPK Cegah 5 Orang Terkait Kasus Korupsi APD Covid-19 ke Luar Negeri

“Pencekalan dimaksud terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di lokasi Rorotan, DKI Jakarta oleh BUMD SJ (Perumda Sarana Jaya),” ucap Tessa.

KPK sudah memeriksa banyak orang untuk mendalami kasus ini. Teranyar, Pembalap Zahir Ali dimintai keterangan oleh penyidik. Lembaga Antirasuah menyebut ada keterlibatan dia dalam perkara ini.

KPK menyebut modus menaikkan harga terendus dalam dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Selisih dana untuk pembayaran menyentuh Rp400 miliar.

Baca juga : KPK Cegah 2 Orang Terkait Kasus Korupsi di PGN

KPK sudah menetapkan tersangka dalam perkara ini. Namun, identitasnya masih dirahasiakan sampai penahanan dilakukan.

Penyidik juga sudah mengirimkan surat permintaan pencegahan untuk sepuluh orang kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk memastikan pihak terkait tidak bepergian ke luar negeri untuk sementara waktu. Upaya paksa itu berlaku selama enam bulan.

Budi hanya mau memerinci identitas pihak yang dicegah. Mereka yakni pihak swasta ZA, dua karyawan swasta MA dan NK, tiga wiraswasta FA, LS, dan M, dua manajer PT CIP, DBA dan PS, Notaris JBT, serta Advokat SSG.

(Z-9)