Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri lebih unggul dari pelaku kejahatan. Hal ini disampaikan kepala negara dalam amanat upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara.
"Harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan," kata presiden dalam amanat saat menjadi inspektur upacara di Monas, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024.
Jokowi juga meminta Polri mampu mengikuti perkembangan iptek dan menjalin kerja sama untuk memperkuat keamanan negeri. Hal itu salah satunya dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan canggih.
Baca juga : Polri Pastikan Selalu Setia Melayani dan Mengabdi ke Masyarakat
Presiden Jokowi mengatakan dalam pelaksanaan tugas, Polri juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa dalam menghadapi beragam tantangan serta daya saing di tengah kompetisi global. Sehingga, ke depan Polri harus semakin lincah, semakin adaptif, dan memiliki cara pandang strategis.
"Harus menjadi cooling system dan produk kebhinekaan, harus profesional dan tdk tebang pilih dalam penegakan hukum," ungkap presiden.
Menurut Jokowi, Polri memiliki peran sentral di masyarakat, karena selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dia menyebut Polri juga tidak ada liburnya, Polri ada di mana-mana dan tak ada wilayah yang terlewatkan bagi Korps Bhayangkara.
"Tapi, di sisi lain artinya rakyat juga melihat dari dekat seluruh gerak gerik dan tindak tanduk Polri," pungkasnya.
Dalam kegiatan HUT Bhayangkara ini hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, dan pejabat utama Polri Mabes lainnya. Ada pula Panglima TNI Agus Subiyanto, para purnawirawan Polri dan TNI, anggota DPR, duta besar, menteri dari kabinet Indonesia maju, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat. (Medcom/Z-6)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved